MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Mutasi jabatan akhir pekan lalu diprediksi memburuk kerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Mojokerto. Ini ditilik dari sebelum rolling 130 jabatan digulirkan, proses serapan anggaran baru 30 persen, meski sudah menginjak triwulan kedua.
Ini belum lagi ditambah dengan perlunya penyesuaian staf di tempat kerjanya yang baru. Terlebih lagi, bergesernya kedudukan Wiwiet Febriyanto, Kabag Pembangunan yang merangkap posisi penting sebagai ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot setempat yang beralih menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata (Kadisporabudpar).
BACA JUGA:
"Kami sangat menyayangkan rendahnya penyerapan anggaran ini. Lantas apa saja kerja Satker selama ini," cecar anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Minggu (7/6).
Politisi Gerindra ini menyindir, selama ini Satker tidak ketiduran. "Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur," cetusnya.
Menurut Edwin, imbas dari keterlambatan ini sangat besar. Salah satunya adalah gagalnya pelaksanaan proyek PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) di akhir tahun. Selain itu, sempitnya waktu pelaksanaan membuat kuantitas proyek akan terabaikan karena rekanan dikejar waktu (deadline).
Soal minimnya serapan anggaran ini, Wali Kota Masud Yunus berpandangan lain. Mas'ud beranggapan bahwa penyerapan anggaran bukan tergantung individu dan tidak ada masalah dengan mutasi lalu.
"Serapan anggaran bukan tergantung individu tapi sistem. Kalau sekarang serapan anggaran baru 30 persen karena ini baru menginjak triwulan kedua. Memang demikian," jawab Wali Kota enteng.
Berita Terkait
