Masuk Perdana Pasca-Libur Lebaran 1444 H, Wali Kota Mojokerto Sidak Pelayanan Masyarakat

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik usai libur Lebaran tahun ini, seperti RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Rabu (26/4/2023).

"Saya memberikan apresiasi keoada semua jajaran ASN khususnya pelayanan publik tetap berjalan baik, dengan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah terbangun dengan baik. Dari hasil sidak tadi, seluruh ASN masuk semua," kata pimpinan daerah yang akrab disapa Ning Ita itu.

Ia menjelaskan, sesuai Surat Edaran dari Kemenpan RB bahwa hari ini tanggal 26 April adalah hari pertama masuk kerja bagi seluruh jajaran instansi di pemerintah daerah setelah cuti Idul Fitri 2023.

Oleh karena itu, Ning Ita melakukan sidak untuk melihat secara langsung bagaimana di masing-masing instansi khususnya yang memberikan pelayanan publik di hari pertama sudah harus full (masuk) dalam memberikan pelayanan publik.

Tidak ada lagi yang harus cuti, karena ini terkait dengan pelayanan dengan masyarakat, jangan sampai ada yang terkendala kebutuhan masyarakat akan pelayanan kita. Sehingga, Ning Ita, melihat secara langsung yang pertama, di MPP (Mall Pelayanan Publik) Gajah Mada.

Sebab, di sana telah menyediakan 178 layanan dari 24 instansi yang berbeda, serta instansi vertikal yang ada di Kota Mojokerto. MPP Gajah Mada sesuai dengan amanat dari Menpan RB setelah diresmikan setahun yang lalu, 24 instansi ini harus memberikan layanan secara full time.

Ning Ita bersyukur, semuanya sudah buka normal dengan full time timnya untuk memberikan layanan di MPP Gajah Mada, termasuk dengan layanan perpajakan. Sedangkan, nantinya kantor BPKBD akan dipusatkan semuanya di MPP Gajah Mada. Sebab, di BPKPD terkendala dengan ketersediaan lahan parkir.

"Terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo yang selama ini yang ada sedikit keluhan dari masyarakat terkait adanya aplikasi baru yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yaitu JKN mobile," ucapnya.

"Awal-awal dulu memang ada sedikit kesulitan untuk mengintegrasikan dengan aplikasi pendaftaran yang sudah dimiliki oleh RSUD ini, kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan dari Menpan RB bahwa seluruh daerah termasuk Kementerian semuanya di arahkan untuk mengefektifkan aplikasi layanan menjadi satu dashboard," imbuhnya.

Terkait kesehatan, lanjut Ning Ita, cukup ada satu aplikasi saja, di mana ini diintegrasikan dengan seluruh pemberi layanan termasuk instansi instansi yang terkait dengan hal tersebut, antara lain BPJS yang harus terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

"Kami berharap, sesuai komitmen awal ini bisa dilanjutkan kalaupun ada kendala ini bisa kita komunikasikan apa yang menjadi kendala sehingga kita carikan solusi bersama-sama. MPP ini bagian dari program nasional dan memang setelah Menpan RB yang baru kemarin hadir lagi ke kota Mojokerto Beberapa bulan yang lalu," paparnya

"Pada 2023, beberapa instansi vertikal kan juga diajak berkoordinasi waktu itu. Kapolres, kajari dan Dandim juga diajak berkoordinasi terkait salah satunya adalah komitmen ini juga sebenarnya Bagaimana MPP ini bisa berjalan efektif memudahkan masyarakat mendapatkan seluruh jenis layanan di dalam satu gedung yang terpusat," pungkasnya. (ris/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News