Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf dan Wawali Adi Wibowo foto bersama usai penerimaan WTP dari BPK Jawa Timur di Sidoarjo.
3. Pengelolaan dana cadangan Pemkot Pasuruan belum tertib, dan
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Pasuruan tidak tertib.
Ke depan, Gus Ipul ingin catatan tersebut ditindaklanjuti dan Pemkot Pasuruan agar lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kita akan tindak lanjuti catatan ini dan akan terus minta pendampingan dan masukan-masukan dari BPK terkait strategi terbaik mengatasi masalah ini," imbuhnya.
Ia menegaskan ke depan target Pemkot Pasuruan mempertahankan WTP sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional.
"Target kita berikutnya WTP dengan TLRHP di atas 90 persen. Itu PR (pekerjaan rumah) kita," tegasnya. (par/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
