PDKK Ajak Pihak Terkait Wujudkan Desa Inklusi

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) mengajak pihak terkait di Kabupaten Kediri untuk membangun desa inklusi.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Ketua PDKK, Umi Salamah, saat menggelar pelatihan dan penguatan skill membangun desa inklusi disabilitas, di sebuah hotel di Katang, Kabupaten Kediri, Selasa (6/6/2023).

Menurut Umi, pembangunan desa inklusi ini penting untuk memberi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat mereka membutuhkan beragam keperluan.

Umi menjelaskan, inklusi adalah suatu pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka bagi semua orang dengan berbagai latar belakang yang di dalamnya termasuk para penyandang disabilitas.

"Misalnya untuk pengurusan administrasi di kantor desa atau kelurahan, mengakses layanan kesehatan di puskesmas, maupun menunjang aktivitas mereka di area publik yang itu ramah disabilitas," katanya.

Dalam pelatihan dan penguatan skill membangun desa inklusi disabilitas, pihaknya mengundang beberapa pihak untuk bersama-sama ikut memberikan dukungan terhadap penguatan skill kaum disabilitas.

Narasumber kegiatan tersebut adalah Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Yogyakarta dan salah satu pendiri desa inklusi, Joni.

Usai paparan materi, selanjutnya para peserta dibagi dalam tiga kelompok diskusi. "Dalam diskusi ini, dibagi sesuai sektor masing-masing. Misal kelompok penyandang disabilitas dari PDKK, pemerintah desa, dan dinas pemberi layanan kesehatan, yang tentunya per kelompok memperoleh pendampingan langsung dari pemateri hari ini," katanya.

Basuki, salah satu peserta pelatihan dari PDKK asal Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, mengakui bahwa selama ini perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas sudah baik. Namun hal itu dinilainya belum menyeluruh. Sebab masih ada sejumlah instansi yang seolah tidak melibatkan kehadiran kalangan disabilitas.

"Seperti minimnya ketersediaan sarpras turunan jalan untuk penyandang disabilitas (tuna daksa dan lainnya), ibu hamil, maupun lansia di sejumlah area publik. Bahkan kalaupun itu secara fisik ada, tapi dari segi standarisasi kegunaannya kurang berfungsi, karena tidak dilengkapi dengan alat pengaman," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, para penyandang disabilitas di Desa Manggis mendorong pemerintah terutama di desa-desa agar mulai mempedulikan kehadiran para penyandang disabilitas.

Selain penyandang disabilitas yang bernaung di bawah PDKK, acara ini juga dihadiri perwakilan pemerintah dari unsur kesehatan, pariwisata, dan pemerintah desa di Kabupaten Kediri. (uji/sis)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News