Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: instagram/mohmahfudmd
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun memenuhi unsur pidana.
Dalam hal ini, Mahfud mengatakan jika Polri tidak membiarkan kasus Al Zaytun tanpa kejelasan.
"Al Zaytun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan," kata Mahfud pada video di akun instagram resmi miliknya, @mohmahfudmd, Kamis (29/6/2023).
Mahfud memaparkan jika harus ada ketegasan mengenai suatu perkara. Terlebih Polri jangan hanya menerima laporan dan membuat pengusutan kasus terhambat.
"Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung, lalu ada hambatan sana-sini ndak (tidak) jalan. Enggak jelas," tegasnya.
Kendati demikian, Menurutnya tidak ada target waktu untuk suatu kasus hukum harus cepat selesai.
Ia menyebut jika sebisa mungkin kasus Al Zaytun segera tuntas mengingat sudah ditemukannya unsur pidana.
Mahfud pun meminta, agar pelaku yang melakukan pelanggaran di Ponpes Al Zaytun ditindak tegas.
Hal ini, juga didukung oleh laporan-laporan mengenai polemik yang ada dan sudah terjadi di masyarakat.
"Ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya. (van)
