Dianggap Lamban, Pedagang Pasar Turi Adukan Pemkot Surabaya ke Ombudsman

Beberapa materi yang diadukan ke Ombudsman RI Jatim di antaranya, meminta Pemkot segera menuntaskan konflik di Pasar Turi. Meminta pada pedagang yang hingga kini masih menghuni TPS, segera masuk ke pasar yang dibangun dengan nilai investasi Rp 1 triliun lebih itu.

Pedagang juga minta pada Pemkot agar membantu pedagang yang belum menyelesaikan pembayaran stan. Sehingga mereka bisa segera masuk ke Pasar Turi. “Kami mengadukan masalah Pasar Turi ini sekitar akhir Mei lalu,” terangnya.

Salah satu pedagang Pasar Turi, Kho Ping juga kecewa dengan Pemkot. Lantaran tidak mau beresiko dalam menghadapi kasus di pasar yang dibangun oleh PT Gala Bumi Perkasa ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta petunjuk ke Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla.

Oleh Wapres, Risma, panggilan Tri Rismaharini diminta segera menyelesaikan konflik Pasar Turi. Konflik ini harus diselesaikan sebelum ramadhan. Tujuannya, agar pedagang bisa berjualan dengan aman.

“Yang aneh, setelah mendapat petunjuk dari Wapres, petunjuk itu kok tidak dilaksanakan,” ujarnya sembari menunjukkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. Surat itu tertanggal 12 Juni 2015.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Turi yang menghuni TPS, Muzayin mengungkapkan, dia memiliki sembilan stan di TPS. Disamping itu, dia juga memiliki delapan stan di Pasar Turi. Dari delapan stan itu, hanya tiga yang beroperasi. Sisanya masih tutup karena pengunjung masih sepi. Ke delapan stan miliknya itu diberi secara tunai.

Mengingat dia merupakan pedagang Pasar Turi lama, maka harga stan lebih murah, yakni sekitar Rp 20 juta permeter persegi. “Kami minta agar TPS segera dibongkar. Sampai sekarang Pasar Turi tidak bisa ramai karena TPS itu masih ada,” kata pria yang sampai sekarang mengandalkan pendapatan dari stan di TPS ini. (lan/yul/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News