JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika PNS, TNI dan Polri akan terjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
Hal ini menepis pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang khawatir soal isu penggunaan alat negara untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pemilu.
Baca Juga: Haul ke-15 Gus Dur, Pisahkan Polri dari TNI untuk Tegakkan Demokrasi, Bukan Jadi Alat Kekuasaan
"Sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita, betul-betul harus kita jaga agar tetap netral," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Jokowi pun menegaskan jika penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini pemerintah akan beri dukungan KPU dari sisi distribusi logistik dan keamanan.
Sebelumnya, SBY mengingatkan Presiden Jokowi dalam tulisannya di media sosial soal 'Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi'.
Baca Juga: TNI-Polri Apresiasi Kesiapan Posko Nataru di Pelabuhan Tanjung Perak, Ini Kata Pj Gubernur Jatim
Dalam tulisannya, SBY mengungkapkan rasa khawatirnya jika akan ada upaya pelanggaran konstitusi dan penggunaan alat negara untuk memenangkan kandidat tertentu di Pilpres 2024.
"Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil (istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi free and fair) ini sudah berkategori melanggar konstitusi," ungkap SBY dalam tulisannya. (van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News