Selain itu, lanjut Politisi Partai Golongan karya (Golkar) itu, persoalan yang sangat urgen untuk segera diselesaikan adalah rencana pengadaan kapal pemecah ombak yang hingga saat ini masih belum terealisasi.
Anggaran pengadaan kapal baru sudah mencapai Rp 28 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 22 miliar dan APBD Kabupaten Sumenep Rp 6 miliar. Kapal yang akan dibuat rencananya akan mampu menampung 300 penumpang, 100 ton barang serta 6 unit kendaraan roda empat.
”Kami disini bekerja sesuai dengan protap yang ada. Artinya tidak ada unsur politik yang masuk, dan juga tidak ada niatan untuk menjatuhkan bupati,” tegas dia.
Sementara Sekretais Daerah Kabupaten (Sekdakab) Hadi Soetarto mengatakan, dirinya mengaku siap untuk menindaklanjuti terhadap sebelas rekomendasi yang telah disampaikan legislatif terhadap eksekutif. Hanya saja untuk kepastiannya, mantan Kepala Bappeda Sumenep itu masih akan melakukan pengkajian atas rekomendasi yang telah disampaikan itu.
Sementara kali ini pihaknya masih belum melakukan pengkajian, karena pembahasan LKPj AMJ Bupati Sumenep A. Busyro Karim masih baru selesai kemarin malam. ”Yang jelas kami akan tindaklanjuti. Kan ini demi memperbaiki kinerja,” terang dia.
Disinggung soal permintaan untuk dilakukan audit invetigasi pengelolaan keuangan di internal pemerintah kabupaten sumenep, pihaknya enggan memberikan kejelasan. ”Kami hanya ingin berkomentar yang sudah tertulis saja,” tukas dia. (fay/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
