KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu indikator kinerja camat. Ia mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, Senin (21/8/2023).
Menurut dia, dalam mengatasi persoalan stunting ini perlu kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat. Pimpinan daerah yang akrab disapa Mas Dhito itu menyebut camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.
Baca Juga: Uniska Jalin Kerja Sama dengan Bank Indonesia Melalui Program Beasiswa
Oleh karenanya, ia memberikan kebijakan yang mana upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri masuk dalam salah satu indikator kinerja camat.
“Salah satu indikator kinerja camat yang kita masukkan adalah penanganan stunting,” kata Mas Dhito.
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masih belum masif dilakukan.
Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing
Dalam implementasinya, Mas Dhito mengatakan bahwa camat telah diinstruksikan untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang berada di tingkat desa bahkan RT. Di mana Dasa Wisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting.
Di sisi lain, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang paling besar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sekitar Rp14 miliar untuk penanganan stunting. Dengan hal tersebut, bupati berkacamata itu juga menginstruksikan agar dalam penyalurannya seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi.
“Bagaimana memastikan kebutuhan PMT bisa tersalurkan pada yang membutuhkan,” tegas Mas Dhito.
Baca Juga: Pemkab Kediri Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
Sementara, Hasto Wardoyo mengatakan kunjungannya ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dikatakannya, Presiden Joko Widodo mentargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024.
“Saya sampaikan (langkah) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen,” katanya.
Pihaknya juga berharap selain upaya penurunan, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri juga dilakukan. Karena dalam setahun, di Bumi Panjalu terdapat 25 ribu bayi lahir.
Baca Juga: Hingga November 2024, Stok Daging Sapi di Kabupaten Kediri Surplus 2.736,7 Ton
Untuk itu, perlu dipikirkan langkah strategis untuk mencegah munculnya stunting. Mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangan pernikahan dini, hingga pendampingan ibu hamil.
“Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru,” jelasnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News