Gelar Audiensi ke DPRD, Forum K2 Tenaga Teknis Pamekasan Minta Tingkatkan Kesejahteraan

Gelar Audiensi ke DPRD, Forum K2 Tenaga Teknis Pamekasan Minta Tingkatkan Kesejahteraan Forum K2 Tenaga Teknis Pamekasan saat audiensi di DPRD.

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Forum K2 Tenaga Teknis melakukan audiensi ke dewan, Senin (4/9/2023). Pasalnya, pemerintah daerah setempat dirasa tidak memperhatikan mereka.

Ketua Forum K2 Tenaga Teknis , Mahfud, menyatakan kedatangan pihaknya untuk menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan terkait pengangkatan serta kesejahteraan para anggota ke wakil rakyat.

Baca Juga: Gelar Wisuda ke-V, Ketua STISA Pamekasan Apresiasi Perjuangan Wisudawan

"Kedatangan kami ke sini membawa beberapa poin penting. Terutama berkaitan dengan nasib para K2 ini. Mulai dari kepastian nasib dan kesejahteraannya," ujarnya.

Pertama, kata Mahfud, berkaitan dengan pengangkatan PPPK atau ASN untuk tenaga teknis, semestinya pemerintah daerah tidak mengambil dari luar. Ia meminta agar menuntaskan K2 yang ada untuk diangkat.

"Jika ada pengangkatan, semestinya yang ada untuk dituntaskan terlebih dahulu. Jangan kemudian merekrut orang yang baru," tuturnya.

Baca Juga: Sepanjang 2024, Damkar Pamekasan Tangani 174 Kebakaran dan 13 Animal Rescue

Dalam forum K2 di bervariasi masa pengabdiannya, ada yang 10 tahun, 15 tahun bahkan ada yang 20 tahun lebih yang mengabdi.

"Dari masa mengabdi tersebut, sudah saatnya DPRD dan Pemkab memikirkan juga nasib dan kesejahteraan K2," kata Mahfud.

Ia menyebut, K2 menerima honor dari Pemkab sebesar Rp1 juta per bulan dan masih dipotong atau dikurangi untuk BPJS.

Baca Juga: Pimpin Upacara Hari Bela Negara ke-76, Pj Bupati Pamekasan: Momentum Perkuat Kesatuan Bangsa

"Untuk honor K2 semestinya sesuai dengan UMK kabupaten . Sebab honorer yang baru masuk saja sudah ada yang menerima Rp1,5 juta," ucapnya.

DPRD diminta untuk membuat rekomendasi atas audiensi dan rapat tersebut ditindaklanjuti ke Menpan RB kemudian tembusan ke Presiden Jokowi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD , Mohammad Sahur, mengaku pesimis soal kenaikan honor bagi K2. Sebab, postur APBD untuk tahun 2024 mengalami defisit.

Baca Juga: Si Jago Merah Hanguskan 10 Kios di RSUD Smart Pamekasan, Pasien Sempat Panik

"Saya sangat pesimis untuk kenaikan honor. Karena Posisi APBD tidak sehat. Sebab sampai saat ini APBD defisit sekitar Rp144 miliar," katanya.

Berkaitan dengan pengangkatan K2 menjadi PPPK atau ASN, ia mengatakan bahwa ada peraturan bupati, sehingga untuk mengubahnya merupakan wewenang dari Pemkab . (dim/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Haul Akbar di Masjid Nurul Huda Pamekasan, Satukan Generasi dan Santri Kiai Mattawi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO