Lumpur Lapindo. Foto: Ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - 17 tahun sudah tragedi lumpur Lapindo berlalu, selama itu pula nasib ganti rugi ratusan korban belum selesai. Sekitar 214 berkas milik korban lumpur dari mulai milik perusahaan dan perorangan belum dilunasi.
Dari ketidakjelasan kapan ganti rugi itu diselesaikan, banyak korban lumpur yang berharap ada campur tangan pemerintah, terlebih kepada tokoh-tokoh nasional yang hari ini mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2024.
Salah satu korban lumpur dari Jatirejo, M Nizar, berharap pemerintah pusat serius menangani ganti rugi rumah atau aset warga maupun pengusaha yang ditenggelamkan oleh lumpur panas yang keluar dari area sumur Banjarpanji l Renokenongo, Kecamatan Porong, milik Lapindo Brantas lnc.
"Kelompok saya sendiri ada sebanyak 46 warga yang tergabung. Ganti rugi yang diberikan oleh Lapindo saat itu hanya aset bangunan rumah saja, aset tanahnya belum diberikan ganti rugi. Jadi, 46 warga itu mendapatkan ganti rugi bangunan saja dengan nilai Rp1,5 juta per meter," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (25/09/2023).
Ipung, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa perjanjian antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan warga (kelompok 46 warga Jatirejo) memang diselesaikan di luar skema yang ada. Ganti rugi yang diberikan adalah bangunan rumahnya saja.
"Untuk aset tanah dari 46 warga itu tidak di jual sampai ada kejelasan terkait nilai ekonomi dari tanah tersebut," ucapnya.
Selain berharap kepada pemerintah, Ipung juga berharap ada keikutsertakan pemerinta provinsi dalam hal ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan juga Pemerintah Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali untuk ikut peduli dengan nasib terkatung-katungnya ganti rugi korban lumpur ini.
"Saya ingin Gubernur Jatim Bu Khofifah dan juga Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo ikut cawe-cawe mendorong atau lainnya kepada pemerintah pusat agar masalah ganti rugi ini segera terselesaikan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ipung, dia belum melihat dan mendengar ada capres maupun cawapres yang peduli menemui permasalah yang dialami korban atau calon yang komitmen akan menyeleseikan masalah korban lumpur jika terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Apalagi santer terdengar bahwa Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa akan running menjadi Bacapres.
"Memang saat ini masih tahapan masih bakal calon, belum resmi ditetapkan sebagai calon resmi di Pilpres 2024 mendatang. Tapi kalau di masa bakal calon ini Ibu Khofifah Indar Parawansa sudah mau mendengar dan peduli terhadap nasib korban lumpur lapindo, saya kira juga bagus. Dan tentunya juga harus dibarengi komitmen yang jelas kalau terpilih mendatang akan menuntaskan masalah ganti rugi korban lumpur belum beres," imbuh pria yang juga pengurus PW Ansor Jatim itu.
Masih menurut Ipung, dirinya juga berharap besar kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa karena beliau tokoh dari Jatim. Pasti korban lumpur akan mengapresiasi kalau Khofifah turun langsung mengatasi problem ini.
"Warga korban lumpur pasti akan mengacungi jempol jika Ibu Khofifah siap atau komitmen dalam masalah penanganan ganti rugi korban lumpur," pungkasnya.
Ada 214 berkas milik korban yang proses ganti rugi belum beres. Terdapat 46 berkas milik warga Jatirejo yang diberikan ganti rugi hanya untuk bangunan rumah yang ada, sedangkan aset tanahnya belum.
Sebanyak 31 berkas milik pengusaha korban lumpur yang semula ganti ruginya B to B (bisnis to bisnis) yang saat ini belum juga terlunas. Serta sisa ganti rugi sebanyak 137 berkas yang belum terbayar karena masih dalam sengketa keluarga. (cat/mar)
