Gubernur Khofifah saat melantik Heru Suseno sebagai Pj Bupati Tulungagung.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Heru Suseno sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (25/9/2023). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.3-3919 Tahun 2023.
Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur itu menggantikan Maryoto Birowo yang masa jabatannya selesai pada 25 September 2023. Dalam kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan berita acara, serah terima jabatan, dan penyerahan memori jabatan dari purnatugas Bupati Tulungagung kepada Pj Bupati Tulungagung.
BACA JUGA:
- Ucapkan Selamat Hari Buruh Dunia, Khofifah Optimistis Pekerja Jatim Terampil
- Totalitas Dukung Khofifah di Pilkada 2024, Jaringan DHD 45 Resmikan Posko di Surabaya
- Pelantikan Rektor ITS, Khofifah Optimis Bambang Pramujati Mampu Kembangkan Ekosistem Pendidikan
- Polres Tulungagung Tangkap Komplotan Pengedar Narkoba
"Alhamdulillah kita menyaksikan dan memberikan doa kepada Pj Bupati Tulungagung. Ini menjadi bagian pelengkap setelah kemarin ada 12 Pj bupati wali kota yang telah dilantik, dan hari Ini ada Pj Bupati Tulungagung yang dilantik," kata Khofifah.
Dalam sambutannya, gubernur berpesan untuk fokus pada dua hal utama, yaitu soal penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Terkait stunting, Khofifah mengatakan bahwa ada proses panjang yang dilakukan dengan kerja keras dan prestasi yang sudah dicapai Tulungagung. Terutama Tim PKK Tulungagung yang hampir selalu menjadi juara satu di berbagai sektor, utamanya dalam upaya menurunkan angka stunting.
"Saya mohon Pj Bupati Tulungagung bersama TP PKK selanjutnya bisa menjaga dan meningkatkan capaian prestasi tersebut. Hal ini menjadi penting karena di tahun 2024 karena target penurunan stunting secara nasional di angka 14 persen harus didorong semua pihak dan semua lini," paparnya.
Dalam upaya menurunkan angka stunting, lanjut Khofifah, Tim PKK terutama Posyandu menjadi garda terdepan yang signifikan untuk mengintervensi sejak adanya potensial stunting. Hal ini karena ada kekurang sesuaian yang sering terjadi saat proses bulan timbang, dimana ada ketidakcocokan saat mengukur panjang bayi.
Ia mencontohkan, apabila hendak ditimbang, sebagian besar bayi menangis. Kemudian kakinya terlipat maka hasil panjang bayi tidak sesuai. Seharusnya ketika ditimbang, bayi tidak dalam keadaan menangis karena akan mengurangi panjang bayi.
Sehingga hasil antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan bulan timbang datanya tidak sesuai. SSGI Jawa Timur sebesar 19,2 persen, sedangkan bulan timbang di Jatim sebesar 7,8 persen.
"Ini coba kami teliti untuk bisa mendekatkan bagaimana format data antara bulan timbang dan SSGI seimbang. Bahkan kita juga sempat menghadirkan Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) dari Kementerian Kesehatan untuk mencari titik temu karena disparitas hasil SSGI dan bulan timbang lebar sekali," urai Khofifah.
Agar disparitas tidak terjadi dan ada kecocokan data antara bulan timbang dan SSGI, gubernur meminta perhatian khusus kepada TP PKK Tulungagung untuk menjadikan prioritas capaian program. Sehingga capaian angka 14 persen ditargetkan dari pemerintah pusat bisa dicapai tahun 2024 oleh Jatim.
