SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim terus menyoroti pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim. Sebelumnya, KPP Jatim sidak di pelabuhan Perak Surabaya dan menyebut kalau mudik gratis dengan kapal laut berupa kapal barang yang disewa Pemprov Jatim tak manusiawi.
Kali ini, KPP Jatim kembali menyebut pelaksanaan mudik gratis tahun 2015 yang digelar Pemprov Jatim saat ini banyak sekali kelemahan dan terkesan asal-asalan. Komisioner KPP Jatim, Nuning Rodiyah mengatakan, saat sidak di terminal Purabaya, Sabtu (11/7), KPP Jatim menemukan berbagai kelemahan dalam mudik gratis untuk moda darat.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
"Ada beberapa catatan kami yang merupakan kelemahan dari mudik gratis untuk moda darat di antaranya sarana terminal yang sampai dengan tiga tahun ini belum selesai proses pembangunannya. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan pada calon penumpang bus. Selain itu fasilitas untuk penyandang cacat pun belum ada," jelas Nuning, Minggu (12/7).
Selain itu, kata Nuning, Dishub LLAJ Jatim yang telah menempelkan tarif penumpang dalam setiap bus, telah lalai dalam pengaduan penumpang. "Belum ditempelkan nomor Hotline pengaduan yang dapat diakses oleh pengguna layanan sehingga penumpang masih belum tahu kemana harus mengadu, apabila menemukan pelanggaran oleh perusahaan otobus," jelasnya.
Sedangkan untuk moda transportasi udara, kata Nuning, pada pelayanan bandara, adalah terkait shuttle bus atau bus penghubung antara terminal 1 dengan terminal 2. Shuttle bus tersebut masih melewati jalan umum yang rawan terkena kemacetan, sehingga bisa berdampak pada keterlambatan calon penumpang. Jalan Akses Merpati, yaitu jalan dalam lingkungan bandara tidak dapat dilewati shuttle bus, karena tidak diizinkan oleh TNI Angkatan Laut sebagai pemilik lahan.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"KPP berharap otoritas bandara, PT Angkasa Pura dan TNI AL dapat duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan akses jalan ini sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para penumpang pesawat udara khususnya yang harus berpindah terminal," jelasnya.
Atas temuan-temuan tersebut, tambah Nuning, KPP Jatim meminta kepada seluruh pihak terkait untuk dapat memperhatikan dan membenahi berbagai temuan. Tujuannya agar pelayanan mudik dan arus balik dalam rangka lebaran dapat dilakukan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News