Pakar Hukum Tata Negara, Demas Brian Wicaksono.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga intervensi atau 'cawe-cawe' pada Pilpres 2024 menjadi diskusi hangat kalangan aktivis, akademisi hingga praktisi hukum.
Mereka beranggapan, cawe-cawe itu lantaran demi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
BACA JUGA:
- Ketum RGS: Maju Pilkada Gresik 2024 Jangan Terus Diasumsikan dengan Finansial
- Projo Sampang Kawal Pembangunan 2 Jalan Poros Kabupaten Senilai Rp91 Miliar
- Besok, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah di Banyunwangi
- Jokowi Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Istana, Sejumlah Menteri Saling Tebak Skor
Bahkan cawe-cawe Presiden Jokowi itu diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Mulai fakta putusan syarat Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar sebagai Cawapres di Pilpres 2024.
Hal itu terungkap dalam bertema 'Cawe-cawe Presiden Jokowi, Kemunduran atau kemajuan Demokrasi?' yang digelar Jaringan Diskusi Re-Publik secara daring pada Kamis (7/12/2023).
Narasumber berkompeten dihadirkan pada diskusi tersebut, di antaranya pakar Hukum Tata Negara Demas Brian yang juga Direktur Presisi (Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Anti Korupsi). Kemudian Sunandiantoro, seorang advokat asal Banyuwangi, Jawa Timur.
Selain keduanya, hadir dalam diskusi itu sejumlah aktivis Dewan Pengawal Reformasi (DPR), Aliansi ‘98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM; Pro Kader Lintas Mahasiswa (PROKLAMASI), dan Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia.
Dalam diskusi itu, awalnya mereka membicarakan pernyataan Presiden Jokowi pada pertemuannya dengan para pemimpin redaksi media massa dan content creator di Istana Negara, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.
“Kan sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu merupakan kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” sebut Jokowi pada para awak media saat itu.
Menanggapi hal itu, Dr. Demas menegaskan cawe-cawe Presiden Jokowi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ia merujuk pada beberapa fakta, di antaranya prahara di MK dan Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai Cawapres untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto.
“Menurut saya, perkataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 merupakan perbuatan tercela yang dapat berdampak buruk pada iklim demokrasi pada Pilpres 2024," kata Demas dikutip Jumat, 8 Desember 2023.
Demas melanjutkan, prahara MK yang terbukti salah satu pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin Kaesang (Anak Bungsu Presiden Jokowi).
Kemudian putusan MKMK yang membuktikan adik ipar Jokowi yaitu Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dinyatakan bersalah melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
