Kukuhkan 8 Tim TPAKD, Khofifah: Tugas Kita Bukan Layanan Saja, Banyak Kejahatan Keuangan Digital

Kukuhkan 8 Tim TPAKD, Khofifah: Tugas Kita Bukan Layanan Saja, Banyak Kejahatan Keuangan Digital Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 8 Tim TPAKD tingkat kabupaten/kota. Foto: DEVI FITRI AFRIYANTI/ BANGSAONLINE.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indar Parawansa mengukuhkan delapan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) tingkat kabupaten/kota. Dengan pengukuhan ini, Jawa Timur kini telah memiliki 39 TPKAD di 38 kota/kabupaten dan 1 TPKAD Provinsi.

Delapan TPAKD yang dikukuhkan Gubernur ialah Kabupaten Pamekasan, Madiun, Trenggalek, Ngawi, Kota Blitar, Ponorogo, Sampang, dan Bangkalan.

Baca Juga: Survei Poltracking Terbaru, Khofifah-Emil Melejit Tinggalkan Risma-Hans dan Luluk-Lukman

"Pekerjaan kita saat ini tidak hanya tentang layanan keuangan saja, namun juga literasi terkait keuangan saat ini banyak terjadi di masyarakat yang mengalami masalah," ujar Gubernur dalam sambutan pelantikan yang dikutip BANGSAONLINE.com, Sabtu (16/12/2023).

"Banyak tindak kejahatan yang terjadi pada dunia digital. Masyarakat di daerah minim mendapatkan pengetahuan tentang kejahatan digital," terang .

Karena itu, menekankan pentingnya literasi digital secara lebih sistemik agar lebih komprehensif.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

"Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena semua membutuhkan layanan keuangan itu lebih baik," katanya.

yang juga sekaligus pembina TPAKD menyampaikan bahwa pasca pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mendapatkan tawaran dari rentenir.

"Dengan adanya TPAKD melalui program kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) yakni pembiayaan berbiaya murah dan/atau proses cepat, diharapkan program tersebut dapat dilaksanakan secara merata di seluruh daerah Jawa Timur," kata .

Baca Juga: Survei ARCI: Khofifah-Emil Dominan di Mataraman

Sementara itu, Frederica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, menjelaskan banyak masyarakat yang tidak memahami literasi keuangan. Hal itulah yang membuat masalah keuangan ini terus terjadi di masyarakat.

"Dengan adanya tim percepatan ini maka pemerintah akan hadir dalam literasi kepada masyarakat," jelasnya.

"Tidak jarang pinjaman online ini sudah kami tutup, tapi mereka bisa membikin nama baru dan begitu terus siklusnya," pungkas Frederica. (dev/ns)

Baca Juga: Siap Jadikan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara, Khofifah-Emil Ajak Sukseskan Pilkada 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO