Seminar Nasional dengan tema 'Peran Media dan LSM dalam Kontrol Sosial', di ruang Bung Tomo, pemkab setempat, Kamis (21/12/2023).
Mempertanyakan pers seperti apa, banyak fakta yang tidak sesuai dengan aturan pers. Cukup banyak keluhan dari Kepala Sekolah dan Kepala Desa. Ada tindakan yang cenderung tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik," katanya.
Ia juga memberikan kesempatan bagi kades dan kepsek untuk mengajukan pertanyaan. Hal itu, berbagai temuan dengan praktik wartawan bisa dipertanyakan kepada narasumber.
"Silahkan mempertanyakan kepada pemateri yang kami kira kompeten untuk menjawab jika ada sengketa pers," ungkap Syafi'i.
Sementara, Ketua Dewan Pers, Ninik rahayu mengatakan, jangan membatasi kunjungan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Namun terlebih dulu tanyakan dulu legalitas yang bersangkutan, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
"Perlu kami tekankan untuk jangan membatasi kunjungan untuk keterbukaan informasi publik. Tapi terlebih dulu tanyakan legalitas yang bersangkutan, sesuai dengan kode etik jurnalistik," ucapnya dalam daring.
Namun demikian, lanjut Ninik, apabila pertanyaan yang bersangkutan tidak ada kaitannya dengan informasi publik diminta untuk tidak dilayani. Hal itu, karena adanya pemberitaan maupun etika yang merugikan.
"Tapi ketika menemui pertanyaan yang justru tidak ada kaitannya, jangan dilayani. Jika kemudian muncul hal yang merugikan, jangan segan untuk melapor ke Dewan Pers," pungkasnya. (aan/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
