Irwan Setiawan
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) memberi ultimatum kepada Pemprov Jawa Timur agar segera menyerahkan draf usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pasalnya, sampai saat ini 3 Rancangan Perda inisiatif eksekutif yang diusulkan pada masa sidang pertama dan kedua belum kunjung diserahkan. Padahal saat ini dewan sudah memasuki masa sidang ketiga.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Baperda Jatim, Irwan Setiawan. Dungkapkan, ketiga draf Raperda usulan eksekutif itu adalah Rapaerda Perubahan atas perubahan perda tahun 2008, Raperda Upaya Kesehatan, Raperda Pendirian BUMD Jatim Logistik.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
Dari ketiga Raperda itu belum satupun yang drafnya masuk ke Baperda. Hal ini tentu akan menghambat kinerja Baperda dalam menata usulan Raperda pada masa sidang ketiga. Sebab, pada masa sidang ketiga ini Baperda usulan Raperda dan delapan tunggakan Raperda.
"Kalau tiga draf Raperda usulan eksekutif itu tak kunjung diserahkan ke Baperda. Lebih baik usulan itu dihentikan atau dicoret dari Prolegda. Karena tidak ada kepastian dari eksekutif sebagai pihak pengusul," tegas politisi PKS itu, Jumat (24/7).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim yang akrab disapa Kang Irwan itu menjelaskan, dari empat belas draf usulan dewan, lima diantaranya sudah disahkan menjadi Perda. Sementara satu Raperda sedang dalam tahap pembahasan, yakni Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa. Raperda ini rencananya ditargetkan disahkan menjadi Perda pada bulan Agustus mendatang.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Terkait sisa delapan Raperda ini yang belum selesai, Irwan akan mengaku ada dua opsi yang bisa diambil, yang pertama dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ketiga atau opsi kedua, yakni menghentikan pembahasannya.
Soal kedua opsi itu, pihak Baperda akan menyerahkannya kepada pimpinan dewan untuk mengambil keputusan. Pada prinsipnya, apapun keputusannya, Baperda siap melaksanakan.
"Soal nasib delapan Raperda yang belum selesai, kami serahkan sepenuhnya ke pimpinan dewan. Apakah dilanjutkan pada masa sidang ke-3 atau dihentikan sama sekali. Itu menjadi hak prerogratif pimpinan," tandas anggota Komisi C di DPRD Jatim ini. (mdr/dur)
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
