Kunjungi Mojokerto, Pangdam Waspadai Potensi Konflik dalam Pilkada

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pihak Kodam V Brawijaya mewaspadai tingginya potensi konflik sosial dalam pelaksanaan pilkada di Jatim yang digelar serentak akhir tahun ini. Pangdam V, Mayjen Sumardi mengatakan, pihaknya telah memerintahkan penyiagaan 1 SSK pasukan TNI di tiap Kodim di seluruh jajarannya. Tak main-main, mantan Danrem 082 CPYJ itu berjanji akan menambah pasukan jika dibutuhkan. 

"Kita telah memerintahkan Kodim untuk menyiagakan 1 SSK prajurit. Bila ada permintaan bantuan dari kepolisian jumlah itu masih bisa ditambah," papar Pangdam V Brawijaya, Mayjen Sumardi dalam kunjungan ke Makorem 082 CPYJ Mojokerto, Senin (10/8).

Baca Juga: Pilbup Mojokerto, Tiga Cabup-Cawabup Bertarung, Siapa Unggul?

Meski demikian, Pangdam menyatakan bahwa secara umum kondisi daerah-daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), aman. "Daerah mana yang tidak aman, saya kira semua relatif aman," katanya.

Karena aman, lanjutnya, pihaknya tidak membuat pemetaan secara khusus. "Tidak ada wilayah yang dipetakan khusus. Semua aman. Yang jelas setiap personil TNI harus dalam posisi waspada," tukasnya.

Sebelumnya, Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto menghimbau agar para pendukung kandidat Cabup untuk menghindari gesekan antar pendukung. Kapolres juga menyarankan bagi cabup-cawabup, baik kalah maupun menang agar bisa menerima hasil pilbup. 

Baca Juga: Calon Independen di Mojokerto Wajib Punya Dukungan Minimal 62.338 Orang

Menurutnya, dari 14 polsek yang ada, titik aman dan rawan bukan karena ancaman fisik namun pola titik rawan adalah jangkauan. "Yakni jarak TPS satu ke yang lain jauh serta jauh dari dari keramaian. Ini merupakan titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian khusus," katanya.

Di antaranya, Polsek Trowulan, Polsek Sooko dan Polsek Ngoro. Polsek Trowulan, penduduk padat, Polsek Sooko karena kantor KPU berada di wilayah hukum Polsek Sooko serta Polsek Ngoro jarak TPS satu dengan yang lain berjauhan. Sehingga ketiga polsek tersebut cukup mendapat perlu perhatian dari pihaknya.

"Setiap tahapan pilbup mengandung kerawanan, semua ada pengamanan. Semua yang masuk kantor KPU dilakukan pemeriksaan, pengamanan sesuai SOP dan petunjuk serta permintaan dari KPU. Pengamanan melekat akan diberikan saat pasangan calon sudah ditetapkan KPU termasuk pengamanan," tukasnya.

Baca Juga: Bawaslu Jadikan 4 Kampung Pioner Antimoney Politics

Dalam Pilbup 2010 silam, kekacauan melanda Kabupaten Mojokerto. Belasan mobil plat merah rusak setelah dibakar massa pendukung salah satu calon. Kerawanan ini menjadi antisipasi aparat dalam gelar yang sama saat ini. (yep/ris)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News