Berantas Korupsi, Wakil Wali Kota Pasuruan Sampaikan Pentingnya Kerja Sama

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, membuka secara langsung sosialisasi antikorupsi dan koordinasi monitoring center for prevention (MCP) oleh KPK yang digelar pada hari ini, Senin (27/5/2024).

Saat memberikan sambutan selamat datang Mas Adi menyampaikan, pencegahan korupsi di Kota Pasuruan bisa berjalan dengan maksimal dengan cara adanya kerjasama seluruh stakeholder.

Baca Juga: Menteri Terkaya, Miliki Kekayaan Rp 5,4 T, Menteri Pariwisata Widiyanti Koleksi Mobil Mewah

"Saya yakin dan percaya bahwa aksi pencegahan korupsi dilakukan dengan bersama saling bahu membahu dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.

Menurut dia, Pemkot Pasuruan memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan korupsi, serta memiliki langkah strategis dalam menjalankan langkah preventif pemberantasan korupsi.

"Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak," katanya.

Baca Juga: KPK Resmi Tahan Bupati dan Kadis PUPP Situbondo dalam Dugaan Korupsi Dana PEN

Adi menambahkan, MCP merupakan informasi capaian kinerja program, dengan adanya MCP dapat menjadi pengendali bagi pejabat publik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas.

"MCP merupakan aksi nyata dari Pemerintah Kota Pasuruan, dan ini merupakan alat ukur dalam pencegahan korupsi," ucapnya.

Baca Juga: Duta Antikorupsi Kota Batu Bagikan Ilmu ke SMAN 2

Dijelaskan pula, perilaku korupsi seiring berkembangnya zaman memiliki banyak modus. Sehingga penting sekali untuk mengidentifikasi berbagai model dan modus korupsi.

"Dari berbagai bentuk korupsi yang ada di sekeliling kita, perlu kita waspada dan mampu mengidentifikasi berbagai hal yang memungkinkan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Irawati menyampaikan bahwa dengan adanya sosialiasi ini bisa memastikan tidak akan ada potensi resiko korupsi di Kota Pasuruan. Dikarenakan hal itu mekanisme perencanaan dan penganggaran, MCP oleh KPK tidak bisa berhenti dan harus dijalankan hingga proses akhir yaitu pengawasan.

Baca Juga: Bupati dan Kadis PUPR Situbondo Mangkir Dipanggil KPK

"Proses perencanaan penganggaran, proses pengadaan, proses pelaksanaan, proses manajemen ASN, proses pengalokasian anggaran, perbelanjaan, dan pendapatan sesuai dengan real-nya," paparnya.

Nilai MCP rata-rsta nasional adalah 75,13 sedangkan nilai MCP Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar 95,55 dimana Kota Pasuruan peringkat ke-3 se Jawa Timur dan peringkat 11 dari 548 Kabupaten/Kota se Indonesia

Baca Juga: KPK Sita Aset Senilai Rp8,1 Miliar dalam Kasus Dana Hibah Jatim

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pada saat itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas penyusunan dan pengesahan KUA-PPAS, penyerahan RAPBD Tahun Anggaran 2025, persetujuan dan penetapan APBD tahun anggaran 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD beserta Ketua Komisi DPRD Kota Pasuruan, seluruh perangkat daerah, Camat dan Lurah serta Irawati Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI selaku pemateri. (par/mar)

Baca Juga: Anggota DPR RI ini Mangkir Dipanggil KPK

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News