
KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan Kota Kediri menghadirkan ratusan operator Dapodik dan Emis jenjang SD hingga SMA dalam rapat koordinasi, Selasa (2/7/2024).
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS).
Baca Juga: Tuntut Evaluasi MBG, Ratusan Mahasiswa Gabungan Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Kabupaten Kediri
Rakor yang diselenggarakan di Ruang aula Ki Hajar Dewantara ini membahas tentang validasi dan verifikasi data anak tidak sekolah di masing-masing lembaga pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, mengatakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Dinas Pendidikan berkewajiban untuk menuntaskan pendidikan dasar anak.
Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan sinkronisasi data.
Baca Juga: Demi Kesejahteraan Masyarakat, Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko
Bahkan dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah melakukan penjaringan data secara door to door di kelurahan.
"Hasil data dari kelurahan kemudian kita sandingkan dengan data yang ada di Pusat data dan informasi Kemendikbudristek. Untuk itu kita kumpulkan panjenengan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap murid-murid panjenengan mulai dari jenjang SD hingga SMA," ujarnya.
Dikatakan, data tersebut nantinya akan jadi acuan Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan intervensi menangani anak tidak sekolah.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Vinanda dan Gus Qowim Siap Wujudkan Kota Kediri MAPAN
"Kita akan lihat dari sisi mana kita bisa mendorong sehingga anak tidak sekolah bisa terus melanjutkan sekolahnya," ungkapnya.
Selain faktor kemiskinan, Anang menambahkan permasalahan utama ATS yaitu tidak ada dorongan atau motivasi dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan, pengaruh lingkungan atau teman, broken home, keterbasan mengenai fisik atau mental pada anak, dll.
Jika faktor pemicu ATS dari segi ekonomi, Anang menuturkan Dinas Pendidikan memiliki anggaran yang dipergunakan untuk mengentaskan pendidikan anak tidak sekolah.
Baca Juga: Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional Jelang Ramadhan
Salah satu caranya dengan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM) atau kejar paket.
"Kita akan membantu pembiayaan mereka untuk melanjutkan sekolah itu sehingga program pendidikan dasar hingga SMA bisa tercapai. Sedangkan jika faktor lingkungan atau keluarga kita akan berusaha memberikan pengertian kepada anak atau orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting," tuturnya.
Untuk memudahkan verifikasi data, Dinas Pendidikan juga telah bersinergi dengan Dispendukcapil. Hal ini karena pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek terintegrasi dengan NIK.
Baca Juga: Geruduk DPRD Kota, Mahasiswa Unibraw Kediri Tuntut Program MBG Dievaluasi
"Sekarang ini kita satu data baik di dapodik atau Emis, data yang kita ambil dari NIK. Dari Dispendukcapil mereka juga memiliki data anak ini ada di sekolah mana karena data kependudukan tersambung dengan data di Pusdatin," jelasnya.
Melalui rakor ini, Anang berharap semua pihak bisa bersinergi dan kerjasama dalam mengatasi dan menuntaskan masalah anak tidak sekolah di Kota Kediri.
"Saya berharap semua lembaga pendidikan punya data yang akurat terkait ATS dan bisa kita jadikan dasar dan acuan dalam mengambil kebijakan," pungkasnya.
Baca Juga: Zanariah Beri Orasi Ilmiah saat Dies Natalis Universitas Nusantara PGRI Kediri
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta perwakilan Kemenag Kota Kediri. (uji/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News