Ketua DPW Baranusa Jatim, Ruslyadi.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPW Barisan Rakyat Nusantara (Baranusa) Jatim, Ruslyadi, angkat bicara terkait isu pungutan liar (pungli) dalam proses lelang dan mutasi jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan.
Ia menyoroti cepatnya penyebaran rumor di era digital, yang tak hanya merambah media sosial, tetapi juga media arus utama.
“Sebagai warga yang hidup di zaman serba cepat, kita harus bijak. Baik netizen jurnalis, wartawan, maupun pegiat sosial, wajib memegang teguh kode etik jurnalistik. Jangan sampai apa yang diunggah hanya bersumber dari emosi pribadi atau obrolan di warung kopi tanpa verifikasi,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/8/2025).
Menurut dia, isu pungli sangat memprihatinkan, namun hingga kini belum ada bukti kuat yang mengarah pada praktik gratifikasi. Ia mengimbau masyarakat yang memiliki bukti agar menyampaikannya langsung kepada aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada warga yang punya bukti, sampaikan langsung kepada aparat penegak hukum atau pihak terkait. Jangan hanya melempar isu,” imbuhnya.
Ruslyadi menyatakan dukungannya terhadap kerja media sebagai pilar demokrasi. Ia menekankan pentingnya jurnalisme konstruktif, khususnya di Bangkalan yang dikenal sebagai kota dzikir dan sholawat.
“Media harus tetap kritis, tetapi kritik itu harus konstruktif. Jurnalisme konstruktif sangat penting diterapkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberitaan media dapat memengaruhi citra daerah di mata investor.
“Jika yang mereka temukan adalah berita yang tidak valid atau tidak terverifikasi, maka niat untuk berinvestasi bisa langsung sirna. Investor akan berpikir dua kali,” ujarnya.
Ruslyadi menilai, stabilitas sosial, keamanan, dan integritas pemerintah daerah kini menjadi pertimbangan utama investor, dan media menjadi pintu pertama untuk menilai hal tersebut.
“Kalau wajah itu ditampilkan dengan kabar yang hanya berbasis rumor atau emosi, tanpa data dan verifikasi, maka yang kita rugikan bukan hanya nama baik daerah, tetapi juga peluang ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat,” paparnya.
Ia pun mengajak seluruh insan pers dan pegiat media sosial untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi.
“Media yang profesional adalah media yang membangun. Kritik boleh, bahkan harus, tapi berbasis data dan fakta,” tuturnya.
Ruslyadi berharap semua elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, belater, LSM, NGO, hingga insan pers, bersinergi membangun Bangkalan yang aman, damai, sejahtera, dan makmur.
“Jangan karena emosi atau ketidaksepahaman, lalu kita meluapkannya di media tanpa verifikasi dan konfirmasi. Era digital kini memasuki masa post-truth, di mana batas antara fakta dan emosi, data dan kebohongan, semakin sulit dibedakan. Mari kita satukan langkah demi Bangkalan yang bermanfaat dan terus melaju,” pungkasnya. (uzi/mar)
