Pj Gubernur Jatim saat memberi sambutan.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyalurkan BLT DBHCHT 2024 kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah Jawa Timur di Koperasi Kareb Unit SKT MPS Kapas Bojonegoro, Jumat (19/7/2024). Secara khusus, BLT DBHCHT kali ini disalurkan kepada 393 orang buruh pabrik lintas wilayah Koperasi Kareb Unit SKT MPS Kapas Bojonegoro.
BLT DBHCHT ini disalurkan secara simbolis kepada 5 orang buruh penerima. Adhy didampingi Dirut Koperasi Kareb Unit SKT MPS Kapas Bojonegoro, Sriyadi Purnomo; Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto; dan Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim di Upacara Karya Tawur Agung Labuh Gentuh dan Panca Wali Krama
- Kunjungi Puncak B29 Lumajang, Pj. Gubernur Adhy Ajak Wisatawan Nikmati Keindahan Negeri di Atas Awan
- Harapan Pj Gubernur Jatim saat Resmikan Wisata Baru Desa Tumpak Selo
- Adhy Karyono Yakini Realisasi PMA di Jawa Timur Meroket
Masing-masing buruh menerima bantuan sebesar Rp1.031.145,59. Diketahui, total sebaran penerima BLT DBHCHT buruh pabrik rokok lintas wilayah tahun 2024 ini sebanyak 13.469 orang yang tersebar di 114 perusahaan dari 22 kabupaten/kota yang berada di 5 wilayah Bakorwil Jawa Timur.
“Ini adalah bagian dari dana bagi hasil rokok BLT khususnya buruh pabrik rokok. Alhamdulillah Pemprov mengalokasikan khusus buruh yang domisili di luar Bojonegoro atau buruh pabrik rokok lintas wilayah. Sedangkan karyawan ber KTP Bojonegoro juga sudah ada alokasinya dan dibagikan bulan ini juga oleh Pj. Bupati Bojonegoro,” kata Adhy.
Ia berharap insentif tambahan yang diberikan di luar gaji berupa dana bagi hasil dan BLT ini akan bermanfaat ketika anak masuk sekolah.
“Timingnya pas. Karena berbarengan dengan anak-anak masuk Sekolah. Terutama buruh di sini hampir 90% wanita sebagai tulang punggung keluarga,” katanya.
Lebih lanjut menurut Adhy pada tahun 2024, Jatim memperoleh alokasi DBHCHT dari penerimaan negara sebesar Rp2,77 triliun. Anggaran ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023.
Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemprov Jatim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja pabrik rokok maka anggaran DBHCHT digunakan untuk pemberian bantuan di sektor kesejahteraan masyarakat.
“Cukai rokok ini tidak hanya dinikmati buruh pabrik rokok di Jatim saja, melainkan juga menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi yang menerima bukan hanya Kabupaten penghasil rokok saja,” ucap Adhy.
Adhy juga menyampaikan terima kasih telah menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas khususnya Koperasi Kareb Unit SKT MPS, utamanya sudah mempekerjakan ibu-ibu buruh yang hadir hari ini.
Berita Terkait
