Berkeluh Kesah Penghasilan Tetap, PPDI Berharap Gus Barra Jadi Bupati Mojokerto

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto menyamapaikan keluh kesal soal penghasilan mereka. Menurut mereka, selain tak sesuai dengan kerja keras mereka juga pencairannya sering terlambat. Mereka berharap Dr Muhammad Al Barra (Gus Barra) menjadi Bupati Mojokerto sehingga bisa membantu untuk menaikkan kesejahteraan mereka.. 

Harapan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Aula Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Jumat (26/4/2024)

Ratusan perangkat desa itu bahkan siap all out mendukung cabup-cawabup Barra-Rizal dengan akronim Mubarok dalam Pilbup Mojokerto yang akan berlangsung pada 27 Nopember 2024 mendatang. Mereka bahkan siap menyumbangkan 100 ribu suara untuk kemenangan Barra-Rizal.

“Ayo tegak lurus. Ojo tolah-toleh. Kalau untuk Jawa Timur kita tegak lurus untuk Bunda (Khofifah), kalau untuk Mojokerto kita tegak lurus untuk Gus Barra,” tegas Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo Muslih dalam rapat koordinasi di Aula Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Jumat (26/4/2024).

Ia menginginkan PPDI di Mojokerto sama dengan PPDI tingkat provinsi. Yaitu mendapat honorarium. 

"Hasil perjuangan kami ke Gubernur Jatim berhasil menjadikan Jatim satu-satunya pemerintah provinsi yang berani mengeluarkan honorarium untuk perangkat desa se-Jawa Timur," tegas Sutoyo Muslih.

Hadir dalam acara itu Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, ayahanda Gus Barra yang juga pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto. Selain Kiai Asep juga hadir Achmady, ayahanda Muhammad Rizal Oktavian yang pernah menjabat bupati Mojokerto.

Sutoyo Muslih bahkan minta ada kesepakatan pakta integritas agar dukungan terhadap Gus Barra-Rizal lebih terjamin. Menurut dia, dengan pakta integritas, maka Siltap (Penghasilan Tetap) untuk perangkat desa juga aman.

Para perangkat desa yang tergabung dalam PPDI saat mengikuti rapat koordinasi di Aula Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Jumat (26/4/2024). Foto: bangsaonline

Masalah Siltap memang menjadi problem perangkat desa selama ini. Bukan saja soal nilai Siltap yang kecil tapi juga cairnya sering terlambat. Tak aneh, jika dalam rakor PPDI itu masalah Siltap menjadi keluh kesah para perangkat desa. Apalagi untuk tahun ini di Mojokerto belum turun.

“Saya sering dijawel Pak Heru. Mojokerto tahun ini belum cair. Mohon dikawal Gus,” kata Sutoyo Muslih kepada Gus Barra yang kini menjabat wakil bupati Mojokerto. Yang dimaksud Pak Heru adalah Heru Mulyono, Ketua PPDI Mojokerto Heru Mulyono.

Padahal kerja perangkat desa sangat berat. Karena perangkat desa harus menyelesaikan semua persoalan di tingkat desa. Siang-malam. Tak kenal waktu.

“Di tengah malam (pintu) diketuk orang,” kata Heru Mulyono.

Karena itu, baik Sutoyo maupun Heru Mulyono kompak dukung Bara-Rizal. Heru Mulyono minta semua perangkat desa se-Kabupaten Mojokerto mendukung Gus Barra. Alasannya, jika Gus Barra terpilih jadi bupati Mojokerto mudah sekali untuk diajak komunikasi.

“Jadi kita tak perlu demo,” kata Heru Mulyono saat memberikan sambutan.

Perangkat desa di Mojokerto mencapai 3.300 orang. Mereka mengaku dihalang-halang mendukung Gus Barra.  

“Datang ke sini saja (ke acara Rakor) perlu perjuangan,” kata Heru.

Namun Heru Mulyono minta perangkat desa yang hadir tak usah takut. “Pun wedi-wedi. Bayarane sami (Tak usah takut, bayarannya sama,” kata Heru sembari tersenyum.

Gus Barra merespon positif keluh kesah para perangkat desa itu. Menurut Gus Barra, penghasilan tetap perangkat desa memang belum sesuai dengan tugas atak kerja berat mereka. Tapi semua itu bisa dikomunikasikan dan dimusyawarahkan.

“Asal tak melanggar aturan, agama dan norma masyarakat,” kata alumnus Universitas Al Azhar Mesir itu.

Gus Barra berjanji, jika mendapat amanah sebagai bupati Mojokerto ia akan membuka pintu lebar untuk perangkat desa dan masyarakat. “Insyaallah tak akan sulit menemui kami jika diberi amanah mimpin Mojokerto,” kata Gus Barra.

Sementara Kiai Asep memuji perjuangan para perangkat desa. Menurut dia, sesuai dengan lagu mars mereka, para perangkat desa adalah pejuang bangsa terdepan.

“Karena yang tahu permasalahan masyarakat adalah perangkat tingkat desa,” kata Kiai Asep juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu).

Kiai Asep mengaku memahami kesulitan para perangkat desa. Karena itu, tegas dia, kita perlu berjuang untuk menegakkan keadilan agar semua perangkat desa yang punya potensi bisa meningkatkan karirnya. Sehingga Mojokerto maju, adil dan makmur.

Kiai Asep memberi contoh orang yang ingin masuk carik. Menurut dia, jika pemerintah Mojokerto dikelola secara adil dan benar, maka seseorang yang mau jadi carik tak perlu menyuap.

“Kalau ada orang mau jadi carik yang biarkan jadi. Tak usah bayar,” kata Kiai Asep.

Kiai Asep menegaskan seorang pemimpin harus berpegang teguh pada kaidah fiqh: Tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah. “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus diorientasikan kepada pertimbangan kemaslahatan,” katanya.

Kiai Asep juga minta kepada para perangkat desa yang hadir. Menurut dia, jika kelak Gus Barra ditakdir jadi bupati, informasikan problem desa kepada dirinya. Misalnya ada rumah yang tak layak huni.

“Nanti saya akan adakan bedah rumah. Biayanya dari saya pribadi, tidak dari APBD. Kan perangkat desa yang tahu kalau ada rumah yang tak layak huni,” kata Kiai Asep.

Senada dengan Kiai Asep minta perangkat desa tak usah takut. “Tak usah takut demi (kemajuan) desa kita,” katanya.

Ia menyadari para perangkat desa datang ke acara ini butuh keberanian dan perjuangan. Tapi perjuangan itu perlu dilakukan. “Karena memilih pemimpin itu sangat menentukan nasib kita 5 tahun ke depan,” kata bupati Mojokerto periode 2002-2008 itu.

PPDI memberikan cindra mata baju seragam PPDI kepada Gus Barra. Ketua PPDI Mojokerto Heru Mulyana.minta Gus Barra mengenakan baju seragam PPDI itu. Seketika itu juga Gus Barra mengenakan baju batik berwarna merah semi mawar itu.