Mediasi Dengan Pj Wali Kota Buntu, Eks Pedagang Rejoto segera Lapor Dewan

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Perjuangan puluhan pedagang kaki lima (PK5) Rejoto untuk dapat berjualan kembali di Jalan Ir. Soekarno kandas.

Itu setelah pertemuan antara perwakilan paguyuban PK5 bersama Pj Wali Kota Mojokerto, M. Ali Kuncoro, Satpol PP, DLH, dan Lurah Mentikan, di ruang kantor Wali Kota Mojokerto, Senin (5/08/2024), tak membuahkan hasil.

Pihak Pemkot Mojokerto bersikukuh tak memberi izin pedagang berjualan di sekitar jembatan tersebut, karena dinilai menganggu aktivitas keluar masuk armada proyek.

"Saat ini aktivitas pengurukan proyek di area IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dimulai. Pedagang kita sediakan tempat di area Pasar Rakyat Ketidur," kata Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Modjari.

Pada Rabu 31 Juli lalu, Satpol PP Kota Mojokerto menyeterilkan Jalan Ir Soekarno dari PK5. Keberadaan PKL tersebut dinilai melanggar Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 karena memakai badan jalan untuk aktivitas perdagangan.

Karena perundingan dengan pj. wali kota deadlock, pedagang akan membawa persoalan ini ke dewan. PK5 menolak opsi pemkot yang menampung mereka di Pasar Ketidur.

"Kami akan mengadu ke dewan. Kalau di Ketidur, maka kami akan benturan sama pedagang sana," ujar Ketua Paguyuban PK5 Rejoto, Andhi P, usai mediasi.

Menurutnya, Pasar Ketidur kurang menarik. "Kami cari yang worth it saja. Sebenarnya kami minta ditempatkan di lahan IPLT yang kosong di sekitar Jembatan Rejoto, tapi gak boleh. Di sana cukup untuk menampung 45 anggota Paguyuban Rejoto," tambahnya.

Andhi memandang, kehadiran pedagang di kawasan Jembatan Rejoto sebenarnya sangat menguntungkan bagi Pemkot Mojokerto. Sebab, kawasan Rejoto diproyeksikan sebagai area wisata oleh pemkot dengan pembangunan Taman Bahari Majapahit (TBM).

"Ini adalah solusi bagi Pemkot Mojokerto, nggak susah-susah cari PKL kalau jadi tempat wisata. Tapi malah diobrak," sesalnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News