Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Mengejar misi kota cerdas membuat Pemkot Mojokerto emoh setengah hati melanjutkan program pendidikan 12 tahun. Walikota Mojokerto, Masud Yunus kini mengkaji kekuatan anggarannya untuk menanggung biaya seragam siswa yang mencapai Rp 9 miliar per tahun.
"Kadiknas saya perintahkan untuk hitung pembelian seragam yang membebani orang tua setiap tahun itu. Kalau anggaran kita mampu saya bisa digratiskan itu," kata Walikota Masud Yunus, Minggu (6/9).
Baca Juga: Kota Mojokerto Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi 14 Ribu Siswa SD-SMPN
Menurut kepala daerah ini, estimasi anggaran yang diperlukan untuk pembelian seragam siswa SD hingga SMAN/SMKN sekitar Rp 9 miliar.
"Tim Anggaran saya sudah rapatkan juga. Jadi mesisan kalau mau sekolah gratis," tukasnya.
Walikota Masud mengaku telah melibatkan seluruh jajarannya ke dalam misi ini. "Sekarang kita lihat cantolan hukumnya, biar segera bisa diperdakan. Sehingga tahun depan terealisasi," tambahnya.
Sejak lama, pemda setempat memberlakukan pendidikan gratis. Yaitu memberikan subsidi Rp 143 ribu per siswa melalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS) pemkot setempat. Selain itu, pemda juga mengharamkan sama sekali pungutan sekolah dengan bentuk apapun pada siswa, termasuk buku dan bimbingan belajar.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Gelar Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024
Kepada wartawan, Mas'ud mengaku pihaknya juga tengah memikirkan tunjangan yang sama bagi siswa swasta. "Yang saya pikirkan sekarang bagaimana swasta, siswa kota juga gratis. Warga kota yang sekolah dapat beasiswa. Saya yakin itu bisa, dan jika anggaran kita kuat maka wacana ini segera saya aplikasikan," pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi III DPRD, Hardyah Santi mengaku mendukung rencana walikota tersebut. Politisi Golkar ini mengaku wacana ini bisa diaplikasikan jadi sebuah kebijakan. "Saya kira pengadaan seragam ditanggung oleh pemda itu ide yang luar biasa. Tinggal bagaimana melihat keuangan kita, memungkinkan atau tidak," cetusnya.
Pengalihan tanggungjawab orang tua wali murid ini, maka bisa dikatakan biaya pendidikan di kota ini nol persen. Sehingga, ini yang pertama di Indonesia pemda menanggung seluruh biaya operasional pendidikan. "Dan tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak sekolah," tandasnya. (yep/rvl)
Baca Juga: Punya Bukit Teletubbies, TPA Randegan Serap Kunjungan Wisata Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
