Bawaslu Kota Kediri Gelar Deklarasi Jelang Coblosan Pilkada 2024, ini Tujuannya

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Menjelang Pemilihan coblosan Pilkada 2024 , Bawaslu Kota Kediri menggelar deklarasi tolak politik uang, SARA dan berita hoaks. Deklarasi di salah satu Resto yang berada di Jalan Mayor Bismo Kota Kediri, Jumat (25/10/2024) malam.

Dlam deklarasi, Bawaslu mengundang berbagai instansi dan elemen masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ferry Djatmiko Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jajaran Forkopimda Kota Kediri, Anggota Gakkumdu, Panwascam, PPL, Perwakilan OPD, Camat, Lurah se-Kota Kediri.

Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi

Hartono, anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas mengatakan, Bawaslu menggelar deklarasi tolak politik uang, sara dan berita hoaks dalam masa kampanye ini, dimaksudkan untuk mengingatkan paslon, tim kampanye, partai politik dan seluruh masyarakat agar tidak terjerat dan terlibat, karena jika melanggar sanksinya pidana.

"Kegiatan ini sangat penting dilakukan, karena untuk mengingatkan dari paslon, partai politik dan seluruh masyarakat agar tidak terjerat dan terlibat jika melanggar sanksinya pidana," kata Hartono.

Hartono menambahkan, untuk (menghindari) berita hoaks, diharapkan masyarakat bila menerima informasi harus lebih hati-hati dan teliti serta benar tidaknya sesuai fakta atau tidak.

Baca Juga: Mantan Anggota DPRD Kota Kediri Deklarasi Dukungan untuk Pasangan FREN

"Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menolak kampanye yang ada kaitannya dengan suku, agama, ras dan antargolongan atau sara, "ujarnya.

Terkait netralitas ASN, Hartono menegaskan ASN harus netral. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi melalui PJ Wali Kota untuk menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Kediri untuk bersikap netral jelang Pilkada 2024.

"Karena itu hal utama terkait ASN, maka harus benar-benar netral baik itu PNS, Polri dan TNI sehingga Pilkada nanti bisa berjalan jujur dan adil," terang Hartono.

Baca Juga: Paguyuban Pendekar Nusantara Siap Menangkan Vinanda-Gus Qowim di Pilkada 2024

Dalam kampanaye yang sudah berjalan 1 bulan ini, Hartono menjelaskan, ada beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi. Salah satunya pelanggaran APK yang sudah di laporkan ke Bawaslu oleh tim hukum paslon. Hartono menegaskan bahwa kasus pelanggaran APK sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Kami juga antisipasi titik kerawanan pada masa kampanye agar tidak terjadi gesekan atau benturan pada saat paslon satu dengan paslon yang lain saat melakukan kampanye," pungkas Hartono. (uji/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News