Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Gresik tak menyodorkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) jika belum matang secara internal.

Ia mengungkapkan, bahwa KUA PPAS 2025 hingga sekarang belum dilakukan finalisasi hingga menjelang masuk pertengahan November 2024.

"Ini sejarah, KUA PPAS 2025 hingga mau masuk pertengahan bulan November belum dilakukan finalisasi karena adanya program dan anggaran yang belum klir," ucap Syahrul kepada BANGSAONLINE, Rabu (13/11/2024).

Menurut Syahrul, seharusnya eksekutif mengirimkan draft KUA PPAS jika sudah rampung di internal, sehingga DPRD tinggal meneruskan pembahasan dan memperbaiki jika ada yang kurang pas.

"Tapi faktanya tidak, justru kami (DPRD) yang disuruh berpikir untuk program eksekutif yang akan diajukan untuk 2025. Seharusnya kan sudah klir di internal eksekutif, baru diajukan ke DPRD untuk pembahasan," ungkap anggota Fraksi PKB ini.

Syahrul mengaku heran, karena DPRD yang justru berpikir keras memilah program-program prioritas yang akan dikerjakan pada APBD 2025.

"Eksekutif justru tak bisa memaparkan ke kami (DPRD) program prioritas di 2025 itu yang riil harus dikerjakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu apa saja," cetusnya.

Idealnya, lanjut Syahrul, TAPD Pemkab Gresik melakukan finalisasi program beserta anggaran terlebih dahulu dengan masing-masing OPD, sebelum menyerahkan draft KUA PPAS.

Lalu, dari sekian program yang diajukan, OPD menyeleksi program yang akan menjadi prioritas dan akan dikawal dengan anggaran. Sehingga, program itu bisa terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

"Makanya, saat ini kami meminta TAPD mengklirkan dulu program-program yang akan diajukan di 2025 dan dukungan anggarannya, terlebih program prioritas, baru kita lakukan finalisasi," pintanya.

Syahrul menyebut, bahwa Pemkab Gresik berharap APBD 2025 tidak terjadi defisit, tidak terjadi rasionalisasi (pemotongan) karena efesiensi, dan bebas dari utang bank untuk menutup kebutuhan pembiayaan.

"Saya kira 3 keinginan itu bisa terpenuhi jika pendapatan daerah (PD) lebih besar dari belanja," pungkasnya. (hud/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News