Calon Tunggal Pilwalkot Pasuruan, Aktivis LSM Pasdewa Ungkap 3 Isu Utama Kemunduran Demokrasi Daerah

KOTA PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Kota Pasuruan menjadi salah satu dari 37 daerah di Indonesia yang hanya diikuti calon tunggal dalam Pilkada serentak 2024. Di mana kotak kosong bakal menjadi mimpi buruk Paslon Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi

Aktivis LSM Pasdewa, Totok Abdurrahman melihat tiga isu utama dalam Pilwalkot Pasuruan kali ini yang saling terkait satu sama lain.

"Antara paslon tunggal, peningkatan golput dan kotak kosong, pilihan warga," kata Totok kepada Harian Bangsa di Gadingrejo, Kota Pasuruan, (26/11/2024).

Menurutnya, munculnya calon tunggal di Pilkada Kota Pasuruan akan berimbas pada kondisi politik dan demokrasi ke depannya. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan konstituen kepada partainya.

Totok melihat, Partai Politik yang seharusnya memiliki mekanisme yang berbeda dalam melakukan kaderisasi harus kalah dengan dengan elite yang mengatur arah kontestasi dan kebijakan dukungan.

"Ini Adalah hal yang aneh jika partai-partai dengan platform, AD/ART dan visi yang berbeda bisa menjadi satu suara dukungan," ungkap Totok.

"Dan hari ini parpol tidak boleh serta tidak bisa menyalahkan kostituennya ketika mereka menentukan pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan kebijakan partai," bebernya.

Di samping itu, kata Totok, bila calon tunggal menang, juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat karena nihilnya keterwakilan.

Catatan ini tentunya tidak hanya mempersempit kebebasan politik individu tetapi juga menggerus kedaulatan rakyat.

" Jika paslon tunggal menangpun tingkat kepercayaan masyarakat akan minim. Karena tidak ada keterwakilan masyarakat di sana. Jikapun kalah juga akan menjadi preseden buruk, bukan hanya ditanggung oleh paslon tapi juga oleh parpol-parpol pengusung dan pendukung," ungkapnya.

Kualitas partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih juga menjadi sorotan Totok.

Menurutnya, setelah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, akan timbul apatisme kepada pemilihan kepala daerah.

Termasuk bila kelompok masyarakat yang apatis ini dihadapkan dengan pilihan lain. Yakni, politik uang dan golput yang menambah lengkapnya indikator kemunduran demokrasi daerah.

"Jika kelompok masyarakat apatis ini, ternyata keinginan menerima suap tidak terakomodir, mereka akan lebih memilih untuk tidak datang ke TPS alias golput. Dan ini adalah tanggung jawab partai politik," pungkas Totok. (afa/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News