Ditemui Staf Ahli Kemenko Polhukam RI, Warga Satak Kediri Minta Ketua LMDH Dipidana

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, SIK., MH., M.Si, bertemu dengan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri di Marwah Resto 3 di Desa Adan Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Rabu (5/12/2024).

Pada pertemuan yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat Bravo 5 Jawa Timur ini, warga menyuarakan keluhan mereka tentang ketidakadilan dan dugaan korupsi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di tubuh LMDH di Satak.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Andry Wibowo, mengatakan bahwa pertemuan ini bisa menjadi sarana penting untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan poin ke-7 dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Di mana poin ke-7 dari Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya budaya bebas pungli yang dimulai dari tingkat desa.

“Harapannya, wilayah Jawa Timur bisa menjadi model terwujudnya desa bebas pungli. Jika ini berhasil, kita dapat membangun perilaku sosial baru di masyarakat,” ucap Irjen Pol Andry.

Dian Retnowati, perwakilan warga Desa Satak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lemahnya penanganan laporan dugaan korupsi di desanya.

Selama 23 tahun, lanjut Dian, pihaknya tidak mendapatkan keadilan. Di mana, Ketua lembaga desa meminta pembayaran uang sharing dan daftar ulang tiap tahun, tapi hak masyarakat tidak diberikan.

"Kami sudah melapor, bahkan sampai ke Jakarta, tapi tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Dian berharap agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemecatan, tetapi juga mempidanakan oknum yang diduga terlibat.

“Kami ingin oknum Ketua LMDH dipidanakan. Itu lebih penting daripada sekadar hak garap,” tegas Dian.

Atas aspirasi warga Satak seperti yang disampaikan Dian tersebut, Irjen Pol Andry menanggapi dengan menjanjikan langkah konkret.

Ia meminta pihak Kepolisian dan tim intelijen untuk segera memetakan masalah serta menindak tegas pelanggaran hukum di desa tersebut.

“Dalam paradigma hukum kita, keadilan sosial harus menjadi perspektif utama. Semua pihak harus diberi ruang berdialog, tetapi solusi yang diambil harus adil,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan lahan yang berlandaskan prinsip ekonomi Pancasila.

“Lahan milik negara harus diberdayakan untuk membangun ketahanan ekonomi dan masyarakat yang lebih mandiri,”tegas Irjen Pol Andry. (uji/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News