ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur terpaksa harus dikepras demi membiayai pelaksanaan agenda politik. Pengeprasan anggaran di berbagai anggaran pembangunan diperkirakan tidak bisa dihindari. Sebab mulai tahun 2016 hingga 2018, APBD Jatim harus menyisihkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2018.
Mengacu pada pengalaman sebelum sebelumnya setiap pelaksanaan Pilgub dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan harus ditabung jauh jauh hari. Tahun 2013 lalu misalnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 900 Milyar rupiah. Untuk tahun 2018 diprediksi akan naik dan membutuhkan dana sekitar Rp 1 Trilyun rupiah lebih.
Baca Juga: Ngalap Berkah Lewat Sholawatan di Bangkalan, Khofifah Ajak Warga Tak Golput
“Bisa jadi memang begitu, saya memperkirakan anggaran Pilgub 2018 akan naik. Ini mengacu pada anggaran tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 900 Milyar rupiah. Maka ditahun 2018 akan lebih besar lagi. Prediksi saya sekitar 1 trilyun lebih. Persoalannya saat ini ekonomi sedang sulit begini,” ungkap Ketua Fraksi PKS Yusuf Rohana di ruang FPKS, Senin (14/9)
Menurut Yusuf Rohana, kepastian berapa jumlah untuk pilgub setiap tahunnya akan ditentukan dua pekan lagi. Sebab saat ini proses penyusunan APBD baru pada penyerahan KUAPPAS yang akan dilanjutkan dengan nota penjelasan Gubernur baru akan diketahui berapa angka yang paling tepat untuk kebutuhan pilgub ini.
“Untuk anggaran pilgub 2013 totalnya 600 milyar yang dicicil 4 tahun masing masing 150 milyar, baru pada 2013 diperbesar plus anggaran cadangan. Untuk 2018 Saya rasa sama, akan dicicil juga dimulai 2016. Kalau tiga tahun, pertahunnya bisa 300 milyar, baru 2018 sekitar 400 milyar,” kata Pria yang juga anggota komisi B DPRD Jatim ini.
Baca Juga: Doa Bersama Menyambut Kemenangan Khofifah-Emil, Ketua PKS Jatim: InsyaAllah Kemenangan Penuh Berkah
Anggaran sebesar Rp1 trilyun rupiah ini nantinya, lanjut Yusuf, akan digunakan untuk pencetakan surat suara, kotak suara yang rusak, kebutuhan sosialisasi, honor petugas mulai dari TPS, PPS dan yang paling besar kedua adalah biaya pengamanan.
“Dengan jumlah anggaran pilgub yang cukup fantastis ini, diperkirakan akan banyak anggaran pembangunan yang harus dikepras. Semoga saja situasi ekonomi bisa beranjak baik. Kalau masih terpuruk seperti sekarang ini maka akan ada kebutuhan pembangunan untuk masyarakat yang harus dikorbankan,” pungkasnya.
Sementara itu wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunaryo membenarkan anggaran Pilgub 2018 sudah dianggarkan sejak 2015 yaitu 100 milyar, sedang untuk 2016 - 2018 akan dianggarkan masing masing Rp300 milyar dan Rp400 milyar. Politisi asal Gerindra ini mengakui dengan kebijakan ini akan ada konsekuensi pemangkasan anggaran di tiap SKPD, sebagai bentuk penghematan untuk pesta rakyat Jatim.
Baca Juga: Gelar Doa Bersama Sambut Kemenangan, Puluhan Ribu Masyarakat Siap Kawal Suara Khofifah-Emil
"Terpenting kebutuhan masyarakat yang urgent harus terpenuhi. Misalnya perbaikan jalan bisa sebatas tambal sulam. Sektor primer yang harus didahulukan. UKM, Pendidikan itu harus diprioritaskan,” pungkas Tjutjuk. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
