JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya) melalui BPPW Jatim dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jombang tengah melaksanakan program pembangunan perdesaan melalui pendekatan Tribina (bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha).
Saat ini mulai dilaksanakan metode "melatih sambil mengerjakan" yang sekarang dikenal dengan "pemberdayaan masyarakat".
Baca Juga: Amankan PAD, Pemkab Jombang Segel Sejumlah Tower BTS Tak Berizin
Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian PUPR memandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.
Salah satu upaya konkret tersebut dilaksanakan dengan membangun infrastruktur dasar jalan yang menghubungkan antar desa yang memiliki potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Jombang.
Melalui fasilitasi Disperkim, pada tahun 2024 ini Desa Ketapangkuning dan Desa Keboan di Kecamatan Ngusikan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar dengan sumber pembiayaan APBN melalui BPPW Jatim selaku pengguna anggaran.
Baca Juga: Hasil Operasi 2024 Polres Jombang, Ribuan Botol Miras Berbagai Merk Dimusnahkan
Sasarannya berupa pembangunan jalan rigid beton sepanjang 354,25 m dan tembok penahan jalan sepanjang 200 m dengan nilai pembiayaan sebesar 500 juta rupiah.
Berdasarkan hasil monitoring Disperkim, saat ini progres pembangunan di lapangan sebesar 76%. Proyek tersebut ditargetkan selesai 100 persen pada tanggal 7 Nopember 2024.
Pembangunan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja sama antar desa (KKAD) yang dibentuk oleh 2 desa penerima manfaat. Dilaksanakan secara swakelola dengan sistem padat karya dengan realisasi memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Baca Juga: Atasi Banjir Sejak 17 Tahun, Pemkab Jombang Normalisasi Sungai di Desa Sidokerto
Dalam kurun waktu pelaksanaan selama 3 bulan, kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan kebersamaan dan kegotongroyongan sangat dirasakan manfaatnya.
Melaui pembangunan ini, diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi desa yang berbasis pada pertanian melalui penyediaan kemudahan infrastruktur akses jalan.
Kepala Disperkim Jombang, Agung Hariyadi, menyampaikan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 mendapatkan 11 lokasi prioritas yang tersebar di 11 kecamatan dengan 22 desa penerima manfaat.
Baca Juga: Pemkab Jombang Bakal Tindak Tegas ASN yang Lakukan Perbuatan Indisipliner
"Kami sangat mengapresiasi program ini. Semoga pada tahun yang akan datang lokasi sasaran penerima manfaat semakin banyak yang diberikan oleh KEMENPUPR melaui BPPW Jatim," ucapnya, Jum'at (29/12/2024).
"Dengan ini diharapkan juga dapat meningkatkan capaian indikator SDGs (Sustainable Development Goals) desa penerima manfaat dengan beberapa indikator yang relevan," pungkas Agung. (aan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News