JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Indikator Politik Indonesia menggelar survei soal program makan bergizi gratis. Dalam survei tersebut, menunjukkan 46,9 persen responden menganggap program tersebut berpotensi dikorupsi.
"Sebanyak 46,9 persen responden berpendapat bahwa pelaksanaan MBG berpotensi dikorupsi," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (27/1/2025).
Baca Juga: 100 Hari Kekuasaan Prabowo-Gibran: PDB Seret 'Besar Pasak Daripada Tiang'
"Sementara itu, hanya 43,1 persen yang percaya program ini bebas dari korupsi," ujar dia.
Menurut dia, temuan itu sebagai sinyal bagi aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan bersih dan bebas dari korupsi.
Selain itu, pada survei tersebut 91,3 persen responden mengetahui program MBG.
Baca Juga: Peringati Hari Gizi Nasional, Khofifah Tekankan Pentingnya Mengkonsumsi Makanan Bergizi Seimbang
Dari jumlah tersebut, 64 persen responden mengaku puas dengan pelaksanaan MBG, namun sisanya, menyatakan kurang puas.
“Meski tingkat kepuasan cukup tinggi, angka 28 persen yang menyatakan kurang puas ini perlu menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.
"Program MBG membutuhkan evaluasi agar dapat lebih baik menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga: Bertemu Kepala BGN, Khofifah: PP Muslimat NU Siap Dukung Program MBG Lewat Layanan SPPG Dapur Sehat
Lebih lanjut, 87 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan program MBG, menunjukkan dukungan publik yang signifikan terhadap inisiatif ini.
Namun, tingkat kepuasan ini, hanya mencapai 60 persen, lebih rendah daripada tingkat dukungan.
“Artinya, ada masyarakat yang setuju dengan program ini, tetapi belum puas dengan pelaksanaannya. Pemerintah perlu mengevaluasi agar kepuasan masyarakat dapat sejalan dengan tingkat dukungan,” ujarnya.
Baca Juga: Peternak Belum Rasakan Manfaat Program MBG sub, Harga Telur Ayam di Blitar Raya Justru Merosot
Adapun mayoritas responden menilai makan bergizi gratis akan efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengentaskan stunting.
Namun, apakah pelaksanaan MBG tepat sasaran, hanya 63 persen yang percaya, sementara sepertiga responden tidak yakin program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Ketidakpercayaan sepertiga responden terhadap ketepatan sasaran MBG perlu diwaspadai," ujar Burhanuddin.
Baca Juga: Bupati dan Kadis PUPR Situbondo Mangkir Dipanggil KPK
Burhanuddin menyatakan, pemerintah harus memastikan distribusi program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, agar manfaatnya optimal dan tepat sasaran. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News