Demo Warga dan LSM soal Dampak Tambang Sirtu di Sumberejo Pasuruan Sempat Diwarnai Baku Hantam

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Sejumlah warga Desa Sumberejo dengan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa di depan tempat wisata Banyu Biru Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Senin (03/02/2025).

Massa menuntut perbaikan jalan yang rusak parah akibat lalu lintas dump truk bermuatan berat dengan tonase kurang lebih 30 ton milik perusahaan tambang pasir dan batu (sirtu).

Selain menuntut perbaikan jalan, warga juga meminta kompensasi atas dampak negatif yang mereka rasakan. Seperti polusi debu dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Namun, di tengah aksi dan saat LSM menyampaikan tuntutannya, ada sejumlah orang yang datang dan tak terima dengan aspirasi massa.

Sempat terjadi ketegangan dan nyaris baku hantam. Akhirnya polisi membubarkan demo tersebut dan mengarahkan audensi ke Dinas terkait yang ada di perkantoran Raci, Kabupaten Pasuruan

Ketua Kordinator Barisan Masyarakat Winongan (BMW), Danang Puji Marta menyampaikan dalam orasinya, agar Dinas terkait atau perusahaan tambang untuk lebih memperhatikan jalan yang rusak parah.

Selain itu pihaknya meminta perusahaan tambang untuk bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan.

Karena sejak adanya perusahaan tambang, jalan yang setiap hari dilalui warga menjadi rusak parah. Apalagi bertepatan musim hujan, berdampak terjadinya banjir dan tanah longsor. Hal ini sangat merugikan masyarakat.

"Oleh sebab itu, kami perwakilan warga meminta jalan rusak yang setiap hari kami lalui untuk segera diperbaiki dan meminta hak kami mendapatkan kompensasi atas kerugian yang kami alami,"ujar Danang.

Tidak hanya itu, Danang meminta Dinas terkait yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk lebih memperhatikan larangan bagi kendaraan yang bermuatan berat dilarang melintas di jalan yang bukan kelas jalanya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto mengatakan, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus melakukan moratorium pertambangan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Hal ini untuk menciptakan ketertiban, soal mana yang tambang legal dan mana yang tambang ilegal agar tidak merusak lingkungan.

Lujeng melihat adanya pembiaran selama bertahun-tahun. Apalagi sejak turunnya hujan, selalu ada bencana datang seperti banjir atau tanah langsor.

"Ini kita nilai bukan takdir, tetapi salah tata kelola lingkungan adanya munculnya tambang seperti di Kecamatan Winongan yang daerahnya adalah bagian tangkapan resapan air," kata dia.

"Di samping itu, dengan banyaknya tambang berdampak kerusakan insfratruktur jalan. Sempat kita menyimpulkan, dimana sih ada perusahaan tambang disuatu wilayah Desa yang masyarakatnya sejahtera. Hal ini kita nilai tidak ada dan rumah nya biasa-biasa saja," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Cakra Berdaulat, Imam Rusdian mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar membangun jembatan timbang yang berada di pintu masuk area kawasan pertambangan dan Pabrik Stone Cruiser.

"Hal ini agar tidak ada manipulasi dalam muatan,"cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Cahyo Fadjar mengaku akan menyampaikan persoalan ini kepada Pj Bupati Pasuruan.

"Persoalan ini akan disampaikan ke Sekretaris daerah dan Pj Bupati Pasuruan agar membuat forum khusus. Kemudian saran berikutnya agar warga dengan didampingi rekan-rekan NGO untuk membuat surat audensi biar segera mendapat solusi demi kemajuan Kabupaten Pasuruan,"tandasnya.

Hingga berita ini dimuat, perusahaan tambang terkait masih belum buka suara terkait masalah tersebut. (afa/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News