Rugi Miliaran Rupiah, Warga Surabaya Barat Laporkan Notaris Atas Dugaan Perubahan Akta Perjanjian

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gihari, seorang warga Jalan Dukuh Alas Malang, Sambikerep, Surabaya menjadi korban penipuan investasi pengembang perumahan yang berlokasi di Gresik.

Total kerugiannya mencapai miliaran rupiah.

Perkara tersebut berawal dari adanya perjanjian kerja sama antara tiga pihak yakni Gihari, Sumardi, dan Doni Setiawan.

Mereka sepakat untuk mendirikan perumahan di Kabupaten Gresik. Pada kerja sama tersebut, masing-masing pihak bersedia menyetorkan modal awal senilai Rp 2 miliar.

"Kami lantas melegalformalkan kerja sama kami dalam Akta Perjanjian Kerjasama nomor 5 tanggal 2 Februari 2022. Perjanjian pembelian tanah tersebut mencakup lahan seluas 10.317 meter persegi," kata Gihari kepada awak media, Kamis (20/2/2025).

Awalnya, Sumardi dan Gihari menyepakati besaran imbal balik dalam kerjasama bernilai sama, yakni sebesar 50 persen.

Namun, pada 2 Februari 2022 kesepakatan lantas diubah dengan persentase 70 persen keuntungan untuk Sumardi dan sisanya untuk Gihari.

Kerja sama itu kemudian dituangkan ke dalam Akta Perjanjian dengan difasilitasi notaris berinisial RH.

"Kami juga telah melakukan pencairan dana namun saat itu kami tak langsung mendapatkan salinan akta," kata Gihari.

Lalu pada 4 bulan kemudian pihaknya menerima salinan akta tersebut. Di sinilah Gihari menemukan beberapa keanehan.

Menurutnya, Akta Kerjasama Perjanjian tersebut berbeda dengan minuta (draft akta autentik yang akan diterbitkan oleh notaris) yang telah ia tandatangani.

Di antaranya, munculnya angka klausul pelunasan take-over lahan, nilai modal perjanjian, dan nilai termin pembayaran, serta adanya perbedaan nama saksi.

"Padahal, saat tandatangan tersebut nilai-nilai itu tidak ada. Sehingga, kami ingin mencocokkan akte ini dengan minuta asli yang telah kami tandatangani dan beri cap jari," ungkapnya.

Akibat dari perubahan akta tersebut, Gihari lantas dikeluarkan sepihak dari pengelolaan perumahan tersebut.

Tak hanya gagal mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7,5 miliar dari hasil penjualan rumah, pihaknya juga tidak bisa menarik kembali modal yang telah dibayarkan.

Gihari telah melaporkan perkara ini kepada kepolisian Polres Gresik. Namun karena pembuatan akta perjanjian ini menyangkut pada kerja notaris, Gihari diminta terut melapor kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai pihak yang menaungi notaris pada 12 Mei 2023 lalu.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Jawa Timur pun telah memeriksa notaris berinisial FH tersebut.

Melalui sidang beragendakan pembacaan putusan, Rabu (19/2/2025), MPWN Jawa Timur memutuskan bahwa RH tidak bersalah.

Menurut MPWN Jatim, Gihari tidak dapat menunjukkan bukti perbedaan antara minuta dan salinan akta.

Selain itu, berdasarkan minuta dan akta yang diterima MPN bersifat sama.

Atas keputusan tersebut, Gihari menyampaikan kekecewaannya.

Menurutnya, sidang MPWN bersifat sepihak tanpa mempertimbangkan bukti darinya.

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum mendapat hak memberi keterangan kepada MPWN Jatim.

"Kami selama ini tidak mendapatkan hak untuk dikonfrontir. Kami merasa tidak punya hak hukum di sini," katanya.

Selain itu, pembacaan putusan tersebut juga memiliki beberapa keanehan.

"(Putusan) tersebut menyatakan tidak ada perbedaan. Di situ ada perbedaan saksi hingga tempat penandatanganan namun tetap dinyatakan sah padahal ini sudah jelas melanggar undang-undang." kata Gihari.

Tak patah arang, Gihari masih berupaya mendapatkan haknya. Rencananya, pihaknya akan mengajukan banding kepada MPN pusat.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPWN Jawa Timur Machmud Fauzi SH mengungkapkan, pihaknya telah mendengar para pihak. Termasuk, memeriksa dokumen salinan minuta dan akta yang telah diterbitkan notaris berinisial RH tersebut.

(Wakil Ketua MPWN Jawa Timur Machmud Fauzi SH)

"Pelanggaran yang dilaporkan ternyata tidak terbukti. Tidak ada perbedaan antara salinan dengan minuta yang disimpan di kantor notaris baik mengenai jumlah uang, tahapan pembayaran, saksi, dan sebagainya," kata Fauzi.

"Soal nama saksi yang dipermasalahkan misalnya. Di dalam akta memang harus ada saksi. Namun, dia tidak boleh dari luar melainkan saksi yang diberikan oleh kantor notaris," sambungnya.

Terhadap pihak yang tidak menerima hasil putusan MPWN Jawa Timur, masih ada kemungkinan untuk banding. "Bagi pihak yang tidak bisa menerima, masih bisa mengajukan banding dengan memberikan memori bandingnya pada kurun waktu 14 hari," pungkasnya. (ari/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News