
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Inspektorat Kota Kediri menggelar bimtek pemahaman pengelolaan risiko untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkot Kediri pada Kamis (20/2/2025) hingga Jumat (21/2/2025) di salah satu hotel di Kota Kediri.
Bimtek tersebut ditujukan agar ASN Pemkot Kediri memahami pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Kediri.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Vinanda dan Gus Qowim Siap Wujudkan Kota Kediri MAPAN
Muklis Isnaini, Inspektur Kota Kediri, mengatakan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam manajemen resiko, yakni memitigasi, mengidentifikasi, menyusun, serta menentukan rencana tindak pengendalian.
“Sampai saat ini yang sudah dilakukan hanya sebatas menyusun saja, mudah-mudahan risiko-risiko yang diregister ke depan pastinya ada tindak lanjut tidak hanya sebatas kita mengenali dan mencatat risiko, tapi harus ada upaya untuk melakukan meminimalisir resiko,” ujarnya.
Berdasarkan regulasi, SPIP wajib diimplementasikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah guna mencapai tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP.
Baca Juga: Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional Jelang Ramadhan
“Sesuai dengan peraturan tersebut, ada lima unsur SPIP, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus diimplementasi secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” papar Muklis.
Muklis menilai, pegelolaan risiko Pemerintah Daerah merupakan aspek penting dalam menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah, maka dari itu resiko yang muncul di tingkat pemerintah daerah, OPD maupun kegiatan operasional harus bisa diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Muklis, pihaknya menargetkan tersusunnya dokumen register risiko Pemerintah Daerah dan register risiko OPD tahun 2025. Pada tahun 2024, Level SPIP Kota Kediri berada di level 3 dengan skor 3,207; Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor 3,08; serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan skor 2,76.
Baca Juga: Zanariah Beri Orasi Ilmiah saat Dies Natalis Universitas Nusantara PGRI Kediri
“Saya mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya. (uji/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News