Aksi massa saat demo di depan gedung DPRD Sampang. foto: bahri/BANGSAONLINE
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Akibat ulah pengurus P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) yang tidak profesional dan tidak tegasnya sikap pejabat Pemkab Sampang dalam mengambil keputusan, ribuan masa gabungan dari dua desa demo. Massa berasal dari desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung dan Desa Tolang Kecamatan Banyuates.
Ribuan massa yang menyatu di depan gedung DPRD Kabupaten Sampang praktis membuat jalan macet total karena penuh sesak dengan masyarakat yang berdemo. Mereka meminta keadilan dan ketegasan Pemerintah yang dinilai berat sebelah dalam mengambil keputusan.
Baca Juga: DPUR Sampang Bangun Akses Jalan Poros Palenggiyan - Karang Gayam
"Masyarakat Batuporo Barat merasa didzolimi, karena bakal calon atas nama H. Muhdor dicoret panitia karena ada permasalahan administrasi. Kami merasa ada intervensi dari Wakil Bupati Fadhilah Budiono dalam pelaksanaan tahapan Pilkades," ungkap Tamsul dalam orasinya.
Mengetahui ada intervensi, warga menuntut Wakil Bupati Sampang mundur dari jabatanya karena dinilai ikut campur dan bermain mata dengan panitia P2KD. "Lebih baik Wabub mundur saja dari jabatanya," teriak massa.
Puas berorasi bergiliran, kemudian perwakilan massa minta berdialog dengan Ketua DPRD Sampang. Akhirnya disepakati sebanyak 40 perwakilan warga diperbolehkan masuk untuk berdialog.
Baca Juga: 360 Meter Ruas Jalan Gunung Eleh-Palenggiyan Dibeton
Sebelum dialog sempat terjadi kericuhan dengan aparat. Menurut Kasat Intel, yang mempunyai ijin hanya satu desa yakni Desa Batuporo Barat, sementara yang lainnya tidak ada izinnya.
Ketua DPRD Sampang KH. Imam Ubaidilah saat menanggapi adanya tuntutan pendemo berjanji akan membentuk tim khusus untuk mengatasi permasalah beberapa desa yang hendak melakukan Pilkades.
"Jika perlu dalam masalah Desa Batuporo Barat dan Desa lainya itu kami siap membuat tim khusus, akan tetapi semuanya akan kembali ke P2KD masing-masing," terang dia. Puas berdialog akhir perwakilan warga membubarkan diri, dan kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Pemkab Sampang.
Baca Juga: Masyarakat Senang, Kini Jalan Kodak-Nyeloh Sudah Mulus Usai Diperbaiki
Di depan kantor Pemkab Sampang, para pendemo menuntut Pilkades serentak ditunda dan mengancam menduduki kantor Pemerintah Kabupaten Sampang. “Jika Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadhilah Budiono tidak mau menemui, kami akan menduduki kantor Pemkab,”tegas korlap aksi Slamet Riyadi.(hri/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
