Wali Kota Kediri saat bersalaman dengan salah satu anggota dewan.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara berjenjang dan partisipatif.
Tahapan tersebut meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Hal itu disampaikan saat memberikan penjelasan atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (17/11/2025).
Menurut dia, RKPD Kota Kediri 2026 mengusung tema pembangunan 'Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN'.
Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemkot Kediri menetapkan delapan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan program Jawa Timur dan Nasional, mulai dari pemerataan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, pariwisata, ekonomi, birokrasi, tata ruang, investasi, hingga penguatan karakter kebangsaan.
Vinanda mengungkapkan, kondisi fiskal daerah tahun depan diperkirakan menghadapi tantangan berat akibat penurunan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp178,8 miliar.
“Pengurangan alokasi TKD berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah membiayai urusan wajib maupun pilihan,” ucapnya.
Sejumlah kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian skala maupun waktu pelaksanaan. Pemkot Kediri pun menekankan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi RKA.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Kediri meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan dana transfer, serta memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit.
“Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pendidikan, kesehatan, layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan, infrastruktur, ruang terbuka hijau, pelatihan kerja, wirausaha baru, hingga jaring pengaman sosial,” urai Vinanda.
Nota keuangan RAPBD 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1,25 triliun dan belanja daerah Rp1,57 triliun, sehingga terjadi defisit Rp322,4 miliar.
“Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Semoga proses pembahasan dan penetapan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” kata Vinanda. (uji/mar)
