KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Mantan Bupati Kediri Haryanti melihat banyaknya warga miskin yang belum tercover sepenuhnya oleh BPJS kesehatan karena kurang singkronnya data dari badan pusat statistik (BPS) dan Pemerintah. Seperti yang terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri misalnya, Suminah, warga setempat tidak mendapatkan kartu jaminan kesehatan (Jamkesmas) maupun kartu BPJS kesehatan. Padahal, perempuan tua yang usianya sudah mencapai 70 tahun ini hidup dalam kondisi serba kekurangan.
“Saya tidak dapat Jamkesmas, Nak. Sudah mengajukan, tetapi tidak diuruskan,” keluh Suminah saat mengikuti pengobatan gratis yang digelar mantan Bupati Kediri Haryanti di desanya.
Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing
Suminah sering mengeluhkan sakit kepala tetapi ia jarang berobat. Dia beralasan tidak mempunyai uang untuk pergi ke rumah sakit. Selain itu, letak Puskesmas juga jauh dari tempat tinggalnya di Dusun Besuk, Desa Banaran. Biasanya, Suminah menunggu kegiatan pengobatan gratis yang diadakan di balai desanya.
“Puskesmasnya jauh, Nak. Harus pergi ke Kandangan. Besok tanggal 14 Nopember mendatang ada pengobatan gratis semacam ini. Tentunya saya sangat bersyukur, kegiatan ini sangat baik. Lebih-lebih apabila sering diadakan disini,” imbuh perempuan yang rambutnya telah dipenuhi uban ini.
Haryanti mengatakan, permasalahannya Jamkesmas terletak pada pendataan yang dilakukan pemerintah. Dia melihat acuan pendataan antara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda. Untuk itu perlu disamakan, sehingga warga miskin jangan sampai ketinggalan untuk jaminan kesehatannya.
Baca Juga: Pemkab Kediri Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
“Permasalahannya Jamkesmas intinya pada pendataan berdasarkan kepala keluarga (KK). Intinya di kepala keluarga itu termasuk mampu atau tidak. Tapi kalau surveynya rumah. Kalau di sini masih lumayan, kalau di Sumatera di rumah gadang itu, satu KK bisa ada sampai 15 orang,” kata bu dokter, sapaan akrab Haryanti.
Untuk diketahui, kegiatan pengobatan gratis di Desa Banaran disambut antusias. Masyarakat berduyun-duyun datang untuk memeriksakan diri. Dari pembukaan, mulai pukul 08.00 WIB hingga siang hari tercatat lebih dari 100 pasien. Ada temuan sejumlah masyarakat miskin belum terdata BPJS pemberian bantuan iuran (PBI). PBI sendiri adalah bentuk bantuan kesehatan dari pemerintah pusat ke masyarakt kurang mampu.
Proses perawatan medis dalam pengobatan gratis ini dengan cara cek tensi darah, dan juga konsultasi kesehatan dengan para dokter. Hasilnya, ada temuan masyarakat yang menderita darah tinggi, pegal linu dan asam urat. Lantas, para medis memberikan obat dan advis secara cuma-cuma kepada masyarakat.
Baca Juga: Hingga November 2024, Stok Daging Sapi di Kabupaten Kediri Surplus 2.736,7 Ton
“Kebanyakan pasien yang datang mengeluhkan sakit pegal linu dan gangguan pada pencermaan, maag dan lain sebagainya. Kemungkinan karena aktivitas mereka yang berat, seperti mengangkat beban berat. Sedangkan pasien yang mengalami gangguan pencernakan bisa disebabkan oleh pola makan mereka yang tidak sehat,” kata dokter Ica. (rif/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News