PASURUAN,BANGSAONLINE.com -Kabupaten Pasuruan tercatat sebagai daerah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi kelima di Jawa Timur sepanjang 2025, dengan 178 kasus baru berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Catatan tersebut menempatkan Pasuruan, yang dikenal dengan identitas sebagai daerah santri, dalam sorotan tajam terkait persoalan kesehatan sosial di akhir tahun 2025, Rabu (31/12/2025).
Temuan BPS itu menuai kritik dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS Raya). Mereka menilai tingginya angka HIV/AIDS bukan semata persoalan medis, melainkan cerminan lemahnya edukasi kesehatan, rapuhnya kontrol sosial, serta kuatnya stigma di tengah masyarakat.
“Angka 178 kasus ini sangat mungkin hanya puncak gunung es. Banyak warga takut memeriksakan diri karena stigma. Di daerah santri, kesehatan reproduksi masih dianggap tabu, sementara pergaulan bebas semakin masif,” ujar Presiden Mahasiswa Akbid Hasna yang tergabung dalam BEMPAS Raya, saat dikonfirmasi.
Koordinator BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyebut posisi lima besar se-Jawa Timur sebagai tamparan keras bagi wajah sosial Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, identitas religius tidak serta-merta menjadi benteng jika tidak diiringi kebijakan edukatif yang menyentuh persoalan mendasar.
“Ini kado pahit penutup tahun. Kita tak bisa terus bersembunyi di balik label daerah santri, sementara perilaku berisiko meningkat dan ruang edukasi nyaris absen di tingkat akar rumput,” kata Ubaidillah.
BEMPAS Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera melakukan pembenahan dan meninggalkan pola kebijakan yang dinilai bersifat seremonial. Mahasiswa meminta langkah konkret dan terukur dalam penanganan HIV/AIDS.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penyusunan strategi penanganan yang menyasar langsung kelompok rentan berbasis data dan wilayah, penguatan anggaran edukasi kesehatan hingga ke pelosok desa, serta penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan bebas stigma agar masyarakat berani melakukan pemeriksaan dini.
Menutup pernyataannya, BEMPAS Raya mengajak seluruh elemen, mulai dari tokoh agama, akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat sipil, untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum perubahan bersama.
“Ini panggilan bersama. Berhenti saling menyalahkan, mulai bergerak kolektif. Pemkab tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat pun tak boleh abai. Taruhannya adalah martabat daerah santri dan keselamatan generasi masa depan Pasuruan,” ujar Ubaidillah. (maf/par/van)
