Dirjen PE2HU, Jaenal Effendi bersama Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, saat FGD yang digelar pada Senin (25/2/2026) lalu. Foto: Dok. Kemenhaj RI.
BOGOR, BANGSAONLINE.com - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Dirjen PE2HU) Kemenhaj RI, berkolaborasi dengan IPB University memperkuat penyusunan Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah melalui Focus Group Discussion (FGD) di Science Techno Park (STP) IPB, Senin (23/2/2026) lalu.
Dirjen PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang menempatkan Kemenhaj sebagai leading institution dalam transformasi sektor haji.
BACA JUGA:
- Kiriman Kursi Roda Tahap 2 dari BSI Tiba di Jeddah, Siap Layani Jemaah Lansia saat Armuzna
- Bimbad PPIH Ajak Semua Petugas Haji Beri Pendampingan Optimal bagi Jemaah Berkebutuhan Khusus
- Menhaj Gus Irfan Tekankan Peran Musrif Diny di Tanah Suci
- Zayed Foundation Serahkan Bantuan Rp3,3 Miliar untuk 162 Jemaah Haji Indonesia
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” kata Jaenal.
Menurut Dirjen PE2HU tersebut, penyusunan cetak biru menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan haji dari sekadar cost center, menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.
“Penguatan cetak biru ini menjadi fondasi agar pengelolaan haji tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berdampak luas,” jelasnya.
Jaenal menjelaskan, ekosistem ekonomi haji mencakup beberapa pilar, di antaranya transportasi dan logistik, akomodasi, konsumsi pangan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, efisiensi digital, produk halal unggulan, hingga keuangan syariah inovatif.
Dengan total kuota 221.000 jemaah haji Indonesia, potensi nilai ekonomi dinilai besar dan memerlukan integrasi rantai pasok, serta pelibatan pelaku usaha nasional secara sistematis.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




