Atas sinergi dan kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim kata Khofifah, telah menerima sejumlah penghargaan dari kementerian Ketenagakerjaan RI.
Awal tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan di wilayah Jawa Timur. Yang meliputi 9 Bupati/Wali Kota penerima Penghargaan Pembina K3 Terbaik, 354 perusahaan penerima penghargaan Zero Accident, 154 perusahaan penerima penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 104 perusahaan penerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta 96 perusahaan penerima penghargaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).
"Berkat sinergi dan kolaborasi kita semua, Alhamdulillah Pemprov Jawa Timur diwakili Gubernur telah menerima penghargaan Pembina K3 terbaik nasional selama 6 kali berturut-turut. Juga di tahun 2025 kembali Pemprov Jawa Timur menerima penghargaan sebagai provinsi dengan kinerja pengawasan Ketenagakerjaan terbaik itu juga karena Sinergi dan kolaborasi kita semua," ucapnya.
Kendati telah meraih sejumlah prestasi, ia menegaskan pengelolaan K3 harus terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut lanjutnya, harus dilandasi profesionalisme yang berbasis pada kompetensi, praktik terbaik, dan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Setiap kebijakan K3 harus berbasis data, berani menolak praktik kerja yang berisiko, serta konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurutnya sistem K3 yang dibangun juga harus andal dan mampu menghadapi berbagai krisis maupun situasi darurat.
"Keandalan sistem K3 hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pelatihan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengakselerasi implementasi kebijakan Pemerintah Pusat khususnya di bidang K3. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan pembinaan, pengawasan, serta sinergi lintas sektor.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga secara konsisten menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, sekaligus mendorong inovasi agar implementasi program K3 mampu menjawab karakteristik dan tantangan di daerah.
