Gubernur Khofifah ketika menerima LHP kinerja dan PDTT dari Kepala Kantor Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin.
Selain itu, Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan sistem informasi LP2B, kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi, serta sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan, dan lahan baku sawah (LBS).
Pada pemeriksaan kepatuhan pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Khofifah menegaskan Pemprov Jatim telah menyusun perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat pengawasan.
“Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah,” ucapnya.
Ia juga memaparkan capaian Jatim, antara lain menerima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi swasembada pangan nasional 2025, serta mencatat dua rekor MURI pada Januari 2026 melalui Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (Sikap), dan Gerakan Penanaman Ragam Tanaman Produktif serta Penaburan Benih Ikan Serentak.
“Melalui rekomendasi dalam LHP ini, kami memperoleh reasoning yang cukup kuat sebagai dasar untuk mempercepat dukungan terhadap irigasi tersier, sekaligus menyiapkan generasi emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jatim menyebut pemeriksaan BPK diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional agar hasil audit tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kebijakan.
“Hasil pemeriksaan ini kemudian dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan diserahkan kepada Pak Presiden Prabowo, agar diketahui apa saja permasalahan yang ada dalam ketahanan pangan,” tuturnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
