YANGON, BANGSAONLINE.com - Pemimpin militer paling berkuasa di Myanmar bersedia untuk bekerja sama dengan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pemenang pemilihan umum pada 8 November lalu. Koalisi ini untuk membentuk pemerintah baru yang dipimpin Ketua NLD Aung San Suu Kyi.
"Tatmadaw (angkatan bersenjata) akan melakukan kerja sama yang terbaik dengan pemerintah baru kelak setelah pemilu berakhir," kata Ming Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar, seperti dilansir Channel News Asia, kemarin (12/11).
Baca Juga: Mengapa Jupiter Punya Cincin, Sedangkan Bumi Tidak? Ini Penjelasannya
Selain mengajukan tawaran bekerja sama, Aung Hlaing mengucapkan selamat setelah Komisi Pemilu Myanmar mengumumkan kemenangan NLD dalam pemilu paling bersejarah sejak 25 tahun terakhir di negara itu.
Adapun Presiden Myanmar Thein Sein, melalui Menteri Penerangan Ye Htut, mengucapkan selamat walaupun hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan Komisi Pemilu.
Pesan itu secara tidak langsung meredakan kekhawatiran warga bahwa pihak militer, yang berpengaruh kuat terhadap partai pemerintah, akan menghambat kemenangan NLD seperti yang dilakukan setelah pemilu pada 1990.
Baca Juga: Ratusan Wisudawan Universitas Harvard Walk Out, Protes 13 Mahasiswa Tak Lulus karena Bela Palestina
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil 151 kursi dewan rakyat dengan 135 kursi diraih NLD. NLD juga memperoleh 29 dari 33 kursi dewan negara.
Jika berhasil memperoleh kemenangan dua pertiga, NLD akan menguasai semua posisi eksekutif dalam sistem parlemen Myanmar. Setelah itu, militer dan partai-partai terbesar di kedua dewan akan mengusulkan calon untuk presiden. Direncanakan, 664 anggota parlemen akan memilih presiden dan wakil presiden setelah 31 Januari 2016.
Namun, meski partainya menang, Suu Kyi belum tentu menjadi Presiden. Meski NLD sejauh ini telah memenangkan lebih dari 80 persen kursi dalam majelis rendah, dan memimpin perolehan kursi di majelis tinggi dan majelis regional.
Baca Juga: Viral, Surat Suara di Taiwan Sudah Dicoblos Paslon Nomor Urut 3, KPU: Hoaks
Jika hasil akhir pemungutan suara mengonfirmasi perolehan tersebut, maka kemenangan Suu Kyi akan menggantikan penguasa lama, mantan jenderal yang telah memimpin Myanmar semenjak junta militer menyerahkan kekuasan kepada pemerintahan semi-sipil Thein Shein, 2011 silam.
Suu Kyi juga telah mengundang pimpinan tentara berkuasa untuk mengadakan pembicaraan rekonsiliasi, tapi surat tersebut belum mendapat tanggapan.
Di bawah konstitusi yang disusun hampir selama 50 tahun kekuasaan, militer memegang kekuasaan yang sangat besar dalam lembaga-lembaga politik Myanmar. Tidak jelas bagaimana nanti Suu Kyi dan para jenderal akan bekerja sama.
Baca Juga: Dampak Tak Pernah Ganti Celana Dalam
Kenyataannya adalah, hubungan antara Suu Kyi dan kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing sangat tegang. Sumber konflik terbesar antara Suu Kyi dan militer adalah klausul dalam konstitusi yang menghalangi Suu Kyi duduk di kursi kepresidenan karena anak-anaknya yang berkewarganegaraan asing.
Beberapa pihak menduga, militer sengaja memasukkan klausul tersebut untuk menjegal Suu Kyi menjadi presiden.
Selain militer yang siap melakukan kerja sama, Presiden Myanmar, Thein Sein, juga setuju bertemu dengan Aung San Suu Kyi menyusul kemenangan gemilang partai tersebut.
Baca Juga: Hindari Cara ini pada Wajan Antilengket Agar Tidak Cepat Rusak
Kantor kepresiden tidak secara eksplisit menyebutkan kapan dan dimana pertemuan itu akan diadakan, namun presiden telah memberikan ucapan selamat kepada Suu Kyi dan partainya yang telah meraih sukses dalam pesta demokrasi tersebut.
"Kami akan menunggu hingga perhitungan suara selesai, selanjutnya mengagendakan pertemuan tersebut," ucap Zaw Htay, Direktur Kantor Kepresidenan.
Di sisi lain, Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan Rakyat Myanmar atas pelaksanaan pemilihan umum bersejarah yang berjalan lancar dan damai pada 8 November 2015.
Baca Juga: Beberapa Negara Terpanas di Dunia, Mali Capai 28,8 Derajat Celcius
Pernyataan tersebut disampaikan melalui rilis Kementerian Luar Negeri RI pada 11 November 2015.
“Indonesia terus mengikuti dengan seksama proses pemilihan umum di Myanmar dan mengharapkan agar semua pihak dapat menghormati hasil pemilihan umum tersebut yang merupakan cerminan dari pilihan rakyat Myanmar,” demikian pernyataan Kemenlu RI.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil pemilihan umum tersebut akan dapat membuka lembaran baru bagi rakyat Myanmar dalam upaya untuk meneruskan proses reformasi, rekonsiliasi dan pembangunan serta terus menjaga semangat kebersamaan.
Baca Juga: Fakta Unik Negara Qatar: Tuan Rumah Piala Dunia 2022
Seperti diketahui, Pemilu Myanmar yang berlangsung 8 November 2015 merupakan pemilu multipartai pertama sejak 1990. Meski hasil resmi belum diumumkan, namun Partai NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi diperkirakan unggul. Pada pemilu 1990, partai NLD juga menang, namun hasilnya tidak diakui junta militer yang berkuasa.
The Asian Network for Free Elections atau ANFREL, jaringan pemantau pemilu di Asia menyambut positif pelaksanaan pemilihan umum di Myanmar. Lembaga ini menilai pelaksanaan pemilu di Myanmar kali ini lebih terbuka.
Secara spesifik, Mission Director ANFREL, Ichal Supriadi, mengapresiasi Union Election Commission atau Komisi Pemilihan Umum Myanmar, yang terbuka terhadap publik selama proses pemilu berlangsung. Keterbukaan itu terlihat dari banyaknya pemantau pemilu asing dan pemantau pemilu lokal yang mengawasi jalannya pemilu. Ichal menyatakan terdapat 800 pemantau pemilu asing dan 11.000 pemantau pemilu lokal yang mengawasi jalannya pemilu.
Baca Juga: Belajar dari Ukraina, Taiwan Percaya Diri Melawan Serangan Tiongkok, inilah Persiapannya
Selain itu, KPU Myanmar juga terbuka terhadap jurnalis asing maupun lokal. "Pemilu Myanmar kali ini memenuhi standar minimum pemilu internasional yang demokratis," kata Ichal seusai jumpa pers di Yangon, Myanmar. (detik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News