Ketua Partai NLD, Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu
paling bersejarah di Myanmar. foto: reuters
YANGON, BANGSAONLINE.com - Pemimpin militer paling berkuasa di Myanmar bersedia untuk bekerja sama dengan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pemenang pemilihan umum pada 8 November lalu. Koalisi ini untuk membentuk pemerintah baru yang dipimpin Ketua NLD Aung San Suu Kyi.
"Tatmadaw (angkatan bersenjata) akan melakukan kerja sama yang terbaik dengan pemerintah baru kelak setelah pemilu berakhir," kata Ming Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar, seperti dilansir Channel News Asia, kemarin (12/11).
Selain mengajukan tawaran bekerja sama, Aung Hlaing mengucapkan selamat setelah Komisi Pemilu Myanmar mengumumkan kemenangan NLD dalam pemilu paling bersejarah sejak 25 tahun terakhir di negara itu.
Adapun Presiden Myanmar Thein Sein, melalui Menteri Penerangan Ye Htut, mengucapkan selamat walaupun hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan Komisi Pemilu.
Pesan itu secara tidak langsung meredakan kekhawatiran warga bahwa pihak militer, yang berpengaruh kuat terhadap partai pemerintah, akan menghambat kemenangan NLD seperti yang dilakukan setelah pemilu pada 1990.
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil 151 kursi dewan rakyat dengan 135 kursi diraih NLD. NLD juga memperoleh 29 dari 33 kursi dewan negara.
Jika berhasil memperoleh kemenangan dua pertiga, NLD akan menguasai semua posisi eksekutif dalam sistem parlemen Myanmar. Setelah itu, militer dan partai-partai terbesar di kedua dewan akan mengusulkan calon untuk presiden. Direncanakan, 664 anggota parlemen akan memilih presiden dan wakil presiden setelah 31 Januari 2016.
Namun, meski partainya menang, Suu Kyi belum tentu menjadi Presiden. Meski NLD sejauh ini telah memenangkan lebih dari 80 persen kursi dalam majelis rendah, dan memimpin perolehan kursi di majelis tinggi dan majelis regional.
Jika hasil akhir pemungutan suara mengonfirmasi perolehan tersebut, maka kemenangan Suu Kyi akan menggantikan penguasa lama, mantan jenderal yang telah memimpin Myanmar semenjak junta militer menyerahkan kekuasan kepada pemerintahan semi-sipil Thein Shein, 2011 silam.
Suu Kyi juga telah mengundang pimpinan tentara berkuasa untuk mengadakan pembicaraan rekonsiliasi, tapi surat tersebut belum mendapat tanggapan.
Di bawah konstitusi yang disusun hampir selama 50 tahun kekuasaan, militer memegang kekuasaan yang sangat besar dalam lembaga-lembaga politik Myanmar. Tidak jelas bagaimana nanti Suu Kyi dan para jenderal akan bekerja sama.
Kenyataannya adalah, hubungan antara Suu Kyi dan kepala angkatan bersenjata Min Aung Hlaing sangat tegang. Sumber konflik terbesar antara Suu Kyi dan militer adalah klausul dalam konstitusi yang menghalangi Suu Kyi duduk di kursi kepresidenan karena anak-anaknya yang berkewarganegaraan asing.
