Aguk Irawan MN. Foto: dok pribadi
Oleh: Aguk Irawan MN
Satu abad. Seratus tahun. Dalam hitungan kalender Hijriah, 16 Rajab 1344 itu jatuh pada 31 Januari 1926. Hari itu, di Surabaya, sebuah ikatan para kiai yang merawat tradisi memutuskan untuk berhimpun.
Nahdlatul Ulama (NU) lahir bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai respons atas keresahan global—kolonialisme dan imprealisme di negara muslim, nasib situs, makam-makam bersejarah di Hijaz—dan kebutuhan lokal akan benteng "Ahlussunnah Wal Jama’ah" di tanah Nusantara.
Kita membayangkan suasana Surabaya kala itu: kota pelabuhan yang bising, kolonialisme yang mencengkeram, dan arus pembaruan Islam yang kencang. Dalam kemelut itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan restu gurunya Syekh Kholil Bangkalan, bersama Kiai Haji Wahab Chasbullah dan para alim lainnya, mendirikan sebuah perahu.
NU, jika boleh meminjam kata, adalah sarung: santai namun kokoh, membungkus tradisi tetapi fleksibel dalam perubahan. Sejarah mencatat, NU didirikan bukan untuk mencari kuasa politik instan, melainkan untuk menjaga "tradisi yang baik" (al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih) dan "mengambil hal baru yang lebih baik" (al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah).
Cita-cita mereka sederhana namun mendalam: membangun peradaban yang berkeadilan, toleran, dan merawat persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) serta kebangsaan (ukhuwah wathaniyah).
Kini, pada 31 Januari 2026, seratus tahun kemudian, kita menatap "jamiyah" (organisasi) ini bukan lagi sebagai kumpulan pesantren di desa terpencil, melainkan raksasa masyarakat sipil yang berdiri di tengah persimpangan zaman.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




