Ciptakan Pilkada Kondusif, Polres Ngawi Gandeng Dai

NGAWI, BANGSAONLINE.com - Beragam upaya dilakukan Polres Ngawi guna menciptakan suasana aman dan kondusif jelang dan paska pelaksanaan Pilkada Ngawi 2015. Salah satu upaya dilakukan, dengan menggandeng para tokoh agama (dai) yang berasal dari kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Ngawi, dalam pertemuan, Jumat (13/11).

Menurut KBO Intelkam Polres Ngawi, Ipda Sukoco, peran tokoh agama dan ulama di tengah masyarakat, tentunya memberikan penerangan secara moral.

Baca Juga: Di Hari yang Sama, Polres Ngawi Ciduk Kurir dan Pengedar Narkoba

“Di sini kontek kerohanian adalah kunci dalam menciptakan asas demokrasi sebenarnya termasuk santun berpolitik,” terang Ipda Sukoco kepada BANGSAONLINE. Katanya, adanya dai dapat meminimalisir aksi bersinggungan dampak dari perbedaan pemilihan serta pandangan kepada para calon kepala daerah.

Muaranya, dengan diberikan pengertian serta pemahaman dalam berpolitik akan tercipta situasi yang dinamis, saling menghargai hak politik antara individu satu dengan lainya. Acara yang digelar di Aula Mapolres ini atas kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ngawi. Penyajian materi terhadap para Dai disampaikan langsung Muhamad Azali Amrullah selaku Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Ngawi.

Kata Azali, materi yang dia bawakan mempunyai histori terhadap laju politik nasional dewasa ini yang berkaitan dengan suatu pemilihan seperti Pilkada. Hematnya dengan tema ‘Peran Tokoh Agama (Da’i) Dalam Mensukseskan Pilkada Damai’ dapat menggiring masyarakat selaku konstituen lebih dewasa dalam mengartikan Pilkada itu sendiri.

Baca Juga: Kapolres Ngawi Pimpin Sertijab Kabag Log dan Tiga Kapolsek Baru

“Seringkali kita lihat akibat beda pendapat beda pilihan timbulah perpecahan dan gesekan ditengah masyarakat. Sebenarnya baik secara agama maupun hukum negara itu banyak mudhorotnya (kerugian-red). Nah, kalau sudah demikian siapa yang rugi padahal suatu pemilihan itu kan menciptakan satu pemimpin. Dan si pemimpin itu sendiri nantinya tidak memandang pemilihnya dari A sampai Z itu jelas tidak mungkin. Pemimpin itu milik masyarakat demikian sebaliknya,” bebernya. (nal/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News