Cabup Nisa Minta Pilkada Mojokerto Ditunda, Anggap Keputusan KPU Tidak Sah

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto memerintahkan Komisi KPU Kabupaten Mojokerto menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto. Menurutnya jika Nisa-Syah dicoret, maka semua calon harus dicoret.

"Sesuai tahapan pengajuan sengketa pilkada, kami meminta Panwas setempat agar memerintahkan KPU membatalkan berita acara dan surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan penetapan dua pasangan calon yang tersisa, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana," ungkapnya, Senin (16/11).

Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut tercantum dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan nomor 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

"Kita juga minta KPU Kabupaten Mojokerto memberlakukan kembali berita acara dan surat keputusan sebelumnya yakni berita acara nomor 28/BA/VIII/2015 dan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," katanya.

Pengacara yang pernah mendampingi para Forum Lintas PWNU penggugat Muktamar NU di Jombang Agustus 2015 lalu ini juga meminta Panwas memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pilkada sampai ada penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, diktum dalam putusan kasasi MA tersebut juga multitafsir.

"Jika MA memerintahkan KPU membatalkan surat keputusan KPU yang awal maka semuanya harus dicoret, tidak hanya Nisa-Syah. Dalam SK KPU tidak menyebut nomor urut 1, 2 dan 3, tapi abjad A, B, dan C. Kalau nomor urut 3 itu calon lain, Misnan-Shofi," ujarnya.

Meski UU Pilkada menyatakan putusan kasasi perkara TUN Pilkada adalah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain, Ima bersikukuh akan tetap memperjuangkan kliennya. Ia mengaku akan berjuang menegakkan keadilan pada orang yang dizolimi.

"Kami tidak pernah tahu Fatwa MA tapi keputusan MA membatalkan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," jelasnya.

Pihaknya mengaku sudah mengutip nomor 2 di PTTUN RI membatalkan keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015 beserta Berita Acara.

"Redaksi keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sudah jelas nama calon A, B, C. Jika dibatalkan, dibatalkan semua. Jika melaksanakan keputusan MA, dibatalkan tidak ada calon. Yang dicoret MA nomor urut 3, Bu Nisa nomor urut 1. Di MA, hanya Mojokerto yang dikabulkan MA, yang lain ditolak. Patut dipertanyakan," tegasnya.

Terpisah, akar perkara dicoretnya paslon Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto terletak pada surat rekomendasi atau dukungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Farid. Dukungan yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Kabupaten Mojokerto kubu Djan Farid, Lukman Ali mengaku tidak tahu menahu mengenai keabsahan surat dari DPP PPP tersebut. "Saya tidak ikut mengurusnya, katanya sudah ada anggota tim sukses Nisa-Syah yang mengurusnya sampai ke DPP PPP," ungkapnya, Senin (16/11) dikutip dari beritajatim.com.

Masih kata Lukman, sebagai pengurus di tingkat DPC, ia dan Ketua DPC PPP setempat hanya mengkonsolidasikan struktur di cabang atau kabupaten. Menurutnya, di DPC PPP sudah menyatakan bulat mendukung Nisa-Syah, begitu juga DPW PPP Jawa Timur. Bahkan ketika surat rekom DPP PPP itu dikabarkan palsu atau tidak sah, Lukmah sempat kaget.

"Saya berupaya mengklarifikasinya ke pengurus DPP PPP dengan saya menawarkan ke Bu Nisa apakah saya yang menanyakannya ke Jakarta terkait dugaan rekom palsu tersebut tapi beliau menjawab sudah ada wakil Bu Nisa (Arifudinsjah) yang dipercaya untuk mengurusnya,” bebernya.

Terpisah, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji menyebut Pilkada Kabupaten Mojokerto rawan konflik. Namun demikian, Kapolda mengaku sudah menyiapkan strategi khusus sebagai langkah antisipasi.

"Memang, Pilkada Mojokerto rawan konflik. Namun kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Untuk strategi seperti apa yang kami lakukan, tidak bisa diungkapkan ke publik. Itu rahasia," kata Kapolda saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Jombang, Senin (16/11).

Dia mengatakan, pengamanan Pilkada serentak menjadi prioritas. Namun lagi-lagi, ketika ditanya titik mana saja yang rawan konflik, Kapolda enggan membeber data tersebut ke publik. "Daerah yang rawan konflik tidak bisa kita beber ke publik," katanya menegaskan.

Dia hanya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua daerah yang melaksanakan Pilkada dimonitor. Hanya saja, ada daerah tertentu yang mendapat pengawasan secara khusus. "Semisal Pilkada Mojokerto mendapat pantauan khusus," ujar Kapolda yang didampingi Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda bertemu dengan ratusan anggota Polres Jombang. Tidak jarang, orang nomor satu di jajaran Polda Jatim itu melemparkan guyonan segar kepada hadirin. Hadir pula dalam forum itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Ketua DPRD Joko Triono. (dtc/bjt/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News