Anggota DPR RI Komisi VIII, KH. An’im Falahudin Mahrus. Foto: MUJI HARJITA/BANGSAONLINE
“Jemaah yang sudah mendaftar lebih dulu harus tetap menjadi prioritas,” kata Gus An'im.
Sementara itu, Komite Dewan Pengawas BPKH, Yoga Swara, menjelaskan dana haji dikelola melalui instrumen perbankan, sukuk negara, dan investasi lain. Pada tahun lalu, nilai manfaat yang dihasilkan mencapai Rp12 triliun dengan imbal hasil mendekati 7 persen.
Dana tersebut digunakan untuk menekan biaya haji. Dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp93 juta, jemaah hanya membayar Rp60 juta, sisanya ditutup dari nilai manfaat.
BPKH memastikan pengelolaan dana dilakukan transparan dan diaudit BPK. Laporan keuangan juga dapat diakses publik.
“Kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana haji,” ucap Yoga. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
