SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur meminta serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mematuhi aturan yang ada terkait keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan tidak saling memaksakan kehendak. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra), Agus Dono Wibawanto.
Anggota dewan asal daerah pemilihan Malang Raya itu menegaskan Keputusan Gubernur Jatim menaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 11,5 persen dari tahun sebelumnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu sudah tepat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil ini, untuk para buruh dan pengusaha harusnya mengikuti keputusan tersebut.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
"Ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil ini harusnya para buruh realistis, tidak memaksakan kehendak terus menuntut kenaikan di sekitar 30%. Jika tuntutan itu dipenuhi imbasnya akan fatal, bisa-bisa PHK besar-besaran pun akan terjadi," tutur Politisi dari Fraksi Demokrat ini, Minggu (29/11).
Mantan Calon Wali Kota Malang ini menambahkan, tidak seharusnya para buruh memaksakan kehendak dan mengancam akan terus melakukan aksi demo, itu langkah yang tidak benar. Harusnya jaga kondusivitas Provinsi Jatim agar para investor tidak ragu dalam menanamkan bisnisnya di Jatim, Dengan begitu lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, sebaliknya jika para buruh terus memaksakan kehendak maka yang akan terjadi jumlah penganguran semakin meningkat.
"Tidak hanya buruh, para pengusaha begitu juga yang tergabung dalam Apindo tidak patut jika mengeluarkan ultimatum akan melakukan pensiun dini, PHK massal atau mengalihkan perusahaannya ke daerah lain. Itu semua bukan langkah yang tepat, bagaimana pun kesejahteraan para buruh juga harus dipikirkan, dan keputusan gubernur menaikan sesuai PP itu sudah tepat dan wajib diikuti,"ujar politisi yang juga pengajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersebut.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan, pengusaha harusnya bisa lebih berkontribusi menjadikan ekonomi ini semakin baik, bukan malah mengeluarkan ultimatum-ultimatum yang tidak tepat yang imbasnya bisa membuat ekonomi ini semakin terpuruk.
"Sekarang saatnya bekerja dan bersinergi, bukan salin ancam.. Persaingan global sudah di depan mata, sebentar lagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan,"pungkas politisi yang akrab disapa Gus Don ini. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
