DPKS Sumenep Pertanyakan Dana Monev, Disdik Anggap Miskomunikasi

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Sumenep diduga telah menggelapkan dana transportasi monitoring dan evaluasi (Monev) yang dialokasikan untuk Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 lalu.

Anggota DPKS, Firdaus menuturkan, dia baru tahu adanya dana transportasi monev beberapa waktu lalu setelah mengantongi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2014 dan 2015. “Sebelum itu kami tak pernah tahu, dan memang tak diberitahu,” tukas Firdaus, Selasa (22/12).

Firdaus menuturkan, berdasarkan RKA Disdik yang dia kantongi, pada tahun 2014 lalu dana transportasi monev dianggarkan sebesar Rp 6 juta untuk 8 komisioner DPKS. Sedangkan pada tahun selanjutnya dianggarkan sebesar Rp 9 juta untuk 9 orang. Hanya saja, selama 2 tahun, dia tak pernah menerima dana monev.

“Logikanya, kalau pada tahun 2014 anggaran monev itu tidak cair, kenapa masih dianggarkan lagi di tahun berikutnya. Apalagi, informasinya untuk tahun depan Disdik kembali menganggarkan. Sementara kalau cair, lantas ke mana dana tersebut?,” tanya Firdaus penuh selidik.

Lebih lanjut Firdaus menjelaskan, selama ini setiap kali melakukan kegiatan monev, pihaknya menggunakan anggaran DPKS sendiri. Sebab DPKS memiliki anggaran untuk seluruh kegiatan selama satu tahun ialah Rp 150 juta.

“Alhamdulillah, meski anggarannya terbilang tipis, kegiatan kami tetap berjalan, termasuk monev tadi,” tutur dia.

Sebab itu, Firdaus curiga bahwa selama ini pihaknya hanya dijadikan alat Disdik untuk mencairkan dana tersebut. Kecurigaan itu bertambah karena setelah dikonfirmasi Senin (21/12) malam, keesokannya (22/12) Disdik langsung menyodorkan tanda penerimaan jasa tenaga kerja non pegawai transportasi Monev untuk komisioner DPKS. “Atas kejadian ini kami merasa sangat ‘sakit’,” tukas dia.

Menurut Firdaus, yang menjadi persoalan bukan nominal dari anggaran tersebut, tapi lebih kepada perlakuan Disdik yang hanya menjadikan DPKS sebagai alat untuk mencairkan anggaran.

Kepala Disdik Kabupaten Sumenep, A. Sadik ketika dikonfirmasi terkesan menganggap enteng dan mengatakan bahwa hal itu hanya miskomunikasi. Menurut dia, saat ini anggaran tersebut memang masih belum cair, dan masih diajukan untuk dicairkan.

“Yang jelas, kita menganggarkan itu untuk membantu mereka (DPKS) dalam menjalankan tugasnya melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah. Jadi itu hanya miskomunikasi saja,” ujar dia. (smn1/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News