Para pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP ketika masih solid.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) semakin rapuh. Setelah PAN hengkang dan mendukung pemerintahan Joko Widodo, kini Partai Golkar juga mengikuti langkah yang sama. Praktis KMP tinggal PPP, Gerindra dan PKS. Lalu bagaimana reaksi para elit KMP setelah sahabat partai koalisinya rame-rame membelot?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak masalah dengan keputusan Golkar yang akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Dia menegaskan jika Gerindra akan tetap berada di luar pemerintah.
Baca Juga: Kerahkan Timnya, BHS Yakin Subandi-Mimik Raih 70 Persen
"Partai Gerindra jelas sudah mantapkan untuk tetap berada di luar pemerintahan. Kami nggak masalah. Pak Prabowo juga selalu bicara dari awal, walaupun sendirian enggak ada masalah," Fadli, Jumat 8 Januari 2016.
Fadli mengatakan partainya menghormati keputusan beberapa partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih sebagai oposisi dan kemudian berbalik menjadi partai penedukung pemerintah.
"Masalah partai lain kami tidak bisa bicara. Itu hak setiap partai. Tapi saya yakin partai di KMP akan tetap berhimpun di KMP. Keberadaan KMP tetap dibutuhkan sebagai kekuatan untuk mengawasi," katanya.
Baca Juga: Gerindra Yakini Dhito-Dewi Bisa Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat
Menurut Fadli, harus ada partai yang berada di luar untuk mengontrol pemerintahan Jokowi-JK. "Ini demi kebaikan demokrasi. Kalau semua dukung pemerintah, semua jadi benar karena tidak ada lagi yang mengontrol," katanya.
Dia mengatakan KMP akan selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. "Yang baik kami dukung, yang salah kami koreksi. Saya kira itu sangat obyektif dan fair," ujar dia.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pada 5 Januari 2016, Golkar kubu Aburizal Bakrie ini menghendaki untuk menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Baca Juga: Usai Dibentuk, Ketua DPRD Kota Batu Minta Komisi Langsung Bekerja Sesuai Tupoksi
Sebelum Golkar, Partai Amanat Nasional juga sudah terlebih dahulu memutuskan keluar dari KMP dan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Bahkan PAN dikabarkan akan mendapat jatah kursi Menteri di Kabinet Kerja.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie bertemu dengan pimpinan-pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) terkait sikap Golkar untuk menyeberang dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya, Ical harus menyampaikan hal itu ke pimpinan KMP dan mendengar pendapat mereka. Selama ini kan sama-sama. Jadi harus menghormati PKS, Gerindra, dan PPP," kata Akbar dalam konferensi persnya di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis, 7 Januari 2016.
Baca Juga: Status Seskab Mayor Teddy Dinilai Langgar UU TNI, Prabowo Coba Siasati Aturan Demi Mantan Ajudan?
Menurut Akbar, di KMP, Golkar merupakan salah satu partai yang sangat berpengaruh dan dianggap sebagai pimpinan. "KMP kan menegaskan berada di luar pemerintah. Tentu itu harus dimatangkan betul. Jangan ujug-ujug. Di balik itu pasti ada kepentingan," katanya.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang digelar oleh kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pada 5 Januari kemarin, kubu yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie itu menghendaki Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Selain itu, kubu Aburizal juga akan menggelar rapat pimpinan nasional pada akhir bulan ini. Rekomendasi itu berbeda dengan pernyataan Agung Laksono yang menginginkan dilaksanakannya musyawarah nasional bersama.
Baca Juga: Gerindra: Gus Barra-dr Rizal Mojokerto Pilihan Prabowo Subianto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
